Ekonom Desak Prabowo Rombak Kabinetnya usai RI Kena Tarif Impor Trump 32%

JAKARTA, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor 32 persen untuk Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendesak agar Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya.

Bhima menilai pengenaan tarif impor tersebut merupakan kegagalan dan menjadi tanda lemahnya arah kebijakan luar negeri, serta ekonomi Indonesia. Hal itu pun bisa berimbas pada kepercayaan pasar dan posisi tawar negara.

Putin Nyatakan Rusia Siap Perang Lawan Eropa, NATO: Kami Juga Siap!

"Menteri Airlangga Hartarto jelas gagal dalam merancang strategi ekonomi luar negeri yang efektif. Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun memiliki pandangan teknokratik yang tajam, tidak lagi cukup didengar dalam pengambilan keputusan strategis," ujar Bhima dalam keterangan resmi, Selasa (8/7/2025).

"Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono tampak hanya menjalankan fungsi simbolik, bukan diplomatik yang substantif,” tutur dia.

Duh, Industri Ini bakal Jadi yang Paling Terdampak Tarif Impor Trump 32 Persen

Tim negosiasi Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah menawarkan berbagai konsesi besar, termasuk pembelian LNG, elpiji, minyak mentah, gandum, hingga pesawat Boeing. Namun, AS tetap memberlakukan tarif tersebut.

Trump Ingin Cabut Sanksi Iran: Mereka Sudah Berubah Sekarang

Bhima berpendapat bahwa keputusan AS lebih dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik, seperti afiliasi Indonesia dengan BRICS dan sikap tegas terhadap ekspor mineral daripada sekadar transaksi dagang.

Strategi negosiasi yang terlalu bergantung pada pembukaan keran impor produk migas AS hingga 15,5 miliar dolar AS dinilai CELIOS sebagai ancaman bagi defisit sektor migas jangka panjang.

Untuk itu, Bhima mendesak Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet berdasarkan kompetensi dan ketegasan arah kebijakan. Koordinasi ekonomi dan diplomasi luar negeri memerlukan pemimpin profesional yang mampu memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan geopolitik internasional.

“Ini bukan sekadar reshuffle, tapi penyelarasan ulang arah pemerintahan. Jika kabinet tetap diisi oleh figur-figur yang tidak mampu menjawab tantangan global, Indonesia akan semakin tertinggal dan kehilangan momentum,” ungkap Bhima.

Editor: Puti Aini Yasmin