Eks Kepala BAIS TNI Soroti Kasus Prabowo Disadap 'Dewan Jenderal': Siapa yang Nyuruh?

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak cukup ditangani hanya dari sisi penegakan hukum. Menurutnya, kasus tersebut juga perlu dilihat sebagai persoalan yang berpotensi mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Soleman menjelaskan, penyadapan merupakan salah satu alat utama intelijen untuk mengumpulkan data. Karena itu, aktivitas penyadapan bukan sesuatu yang luar biasa dalam dunia intelijen.

Baca Juga

Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta terkait Kasus Penyadapan Presiden Hari Ini

"Faktanya hari ini kita melihat adalah penyadapan. Ketika kita berbicara penyadapan, penyadapan ini apa? Penyadapan itu alat utama intelijen untuk mencari data. Itu dulu," kata Soleman dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya?" di iNews, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Buntut Listyo Tersangka Penyadapan, 2 Jenderal Eks Kapolres di Jatim Dimutasi dari KSP

Dia menilai, persoalan utama dalam kasus ini terletak pada pihak yang menjadi sasaran penyadapan, yakni presiden, serta pihak yang diduga melakukan penyadapan, yakni mantan Kapolri.

Soleman mengatakan, jika penyadapan tersebut terbukti melanggar hukum, penanganannya dapat dilakukan melalui pembuktian unsur-unsur pidana. Namun, menurutnya, penyelidikan tidak boleh berhenti pada aspek hukum semata.

Baca Juga

Alumni Lemhannas Nilai Kasus Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Nasional: Motif Harus Dibongkar

Dia menilai perlu ditelusuri siapa pihak yang memerintahkan penyadapan, apa tujuan pengumpulan data, serta informasi apa yang hendak diperoleh.

"Tapi bagi kita intelijen merasa, kalau cuma hukum tidak adil. Karena mencari data itu pasti ada data lain yang dicari ini, siapa yang menyuruh dan kenapa kok presiden? Apa yang dicari? Yang melaksanakan itu siapa yang menyuruh?" katanya.

Baca Juga

Buka Masa Sidang DPR, Puan Apresiasi Polri Usut Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Menurut Soleman, apabila persoalan tersebut mengarah pada ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara, penanganannya perlu melibatkan unsur intelijen dan pertahanan.

"Nah ketika dia bergeser ke situ baru kita lihat, siapa tugasnya menjaga kedaulatan ini? Militer," ucapnya.

Baca Juga

Pakar Hukum Tegaskan Kasus Penyadapan Prabowo Berpotensi Masuk Delik Makar, Ini Alasannya

Dia kemudian menyinggung peran BAIS TNI dalam penanganan aspek intelijen kasus tersebut. Soleman menilai Polri perlu bekerja bersama BAIS TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar pengusutan tidak hanya mengungkap dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pihak yang berada di balik penyadapan.

"Sehingga kalau sekarang kita mau fair, silakan Polri sudah benar tempatnya di situ, tapi harus dilengkapi dengan BAIS, dengan BIN," ujarnya.

Soleman menegaskan, Polri tetap dapat menangani penyidikan terkait dugaan pelanggaran undang-undang. Sementara itu, BAIS TNI dan BIN dinilai dapat membantu menelusuri pihak yang memerintahkan penyadapan, tujuan, serta jangkauan operasi tersebut.

"Penyidikan terhadap undang-undang silakan Polri, tidak salah. Tapi harus dilengkapi lagi untuk mencari, 'Eh yang nyuruh kamu siapa? Apa yang kamu cari? Terus sudah ke mana saja?'," katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan.

Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Selain Prabowo, dugaan penyadapan tersebut juga menyasar sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga media.

Editor: Rizky Agustian