Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : KPK Sudah Periksa Eks Kepala BNPB Suharyanto terkait Kasus Korupsi Dana Bencana
Advertisement . Scroll to see content

Eks Wamen Imipas Silmy Karim Bantah Terlibat Pungli Izin Tinggal WNA: Justru Saya Hentikan

Selasa, 17 November 2026 - 22:23:00 WIB
Eks Wamen Imipas Silmy Karim Bantah Terlibat Pungli Izin Tinggal WNA: Justru Saya Hentikan
Mantan Wamen Imipas Silmy Karim. (Foto: Jonathan Simanjuntak)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim mengeklaim telah menghentikan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) sejak dirinya menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Dia menyebut praktik pungutan tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak 2018.

Silmy mengatakan, salah satu upaya menghentikan praktik itu dilakukan melalui penerapan aplikasi Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina). Selain itu, dia mengeklaim telah menerbitkan surat edaran untuk memastikan layanan keimigrasian berjalan secara daring.

"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada surat edaran di tahun 2024," kata Silmy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Silmy menuturkan, praktik pungutan tersebut terungkap dalam persidangan melalui kesaksian Yohannes Sri Windarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam kesaksiannya, Yohannes menyebut pengumpulan uang dari pemohon layanan keimigrasian telah berlangsung sejak 2018 hingga 2025.

Silmy itu menegaskan dirinya tidak terlibat dalam praktik tersebut. Dia bahkan merasa dikriminalisasi karena kebijakan digitalisasi layanan keimigrasian yang diterapkannya justru bertujuan mencegah pertemuan langsung antara petugas dan pemohon.

"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," ujarnya.

Silmy juga menilai perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi. Dia bahkan menyebut kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) palsu.

"Ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum Silmy, Dodi S Abdulkadir mengatakan keterangan saksi dalam persidangan memperlihatkan praktik pungutan tersebut merupakan kesepakatan antara biro jasa dan petugas, bukan pemaksaan terhadap pemohon.

Dodi menilai, keterangan tersebut menunjukkan tidak ada kesengajaan yang dapat dikaitkan dengan kliennya.

"Jadi memang sudah mulai kelihatan dari dua saksi saja, justru Pak Silmy yang menghalangi itu," kata Dodi.

Menurut Dodi, setelah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy menginisiasi penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur pengurusan perizinan keimigrasian melalui aplikasi.

"Sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," ujarnya.

Dodi menjelaskan, pemohon cukup membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selanjutnya, permohonan diproses melalui sistem dengan waktu penyelesaian paling lama lima hari.

Dia menyebut pembenahan layanan tersebut juga tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-941.GR.01.01 Tahun 2024 yang diteken Silmy pada 7 Oktober 2024.

Dalam surat edaran itu disebutkan, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023, pengurusan izin tinggal melewati hingga 13 tahapan. Pemohon juga setidaknya harus tiga kali datang ke kantor imigrasi.

Setelah kedua aturan tersebut berlaku, proses perpanjangan dan alih status izin tinggal cukup dilakukan melalui empat tahapan secara daring.

Surat edaran tersebut juga menyoroti masih adanya praktik di lapangan yang tidak sejalan dengan semangat kemudahan pelayanan. Karena itu, seluruh layanan Molina diinstruksikan berjalan secara daring tanpa tatap muka.

Kantor imigrasi juga diminta tidak lagi menerakan cap pada paspor untuk permohonan yang diproses melalui aplikasi tersebut.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut