Eksepsi Ditolak Hakim, Eks Wamen Imipas Silmy Karim Siap Luruskan Tuduhan Pemerasan

JAKARTA, iNews.id - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim menyatakan, kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjeratnya terkesan dipaksakan. Hal itu dia sampaikan usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsinya dan perkara tersebut berlanjut ke pembuktian. 

"Bagaimana seorang Dirjen atau Wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," kata Silmy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Baca Juga

Hakim Tolak Perlawanan Eks Wamen Imipas Silmy Karim, Sidang Pemerasan Tetap Dilanjutkan

Silmy mengaku menerima putusan hakim tersebut. Dia menyatakan, akan meluruskan semua tuduhan yang dilayangkan padanya di pokok perkara.

"Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara," ujarnya. 

Baca Juga

Kubu Silmy Karim: Jaksa KPK Akui Tak Ada OTT, Sekarang Pemerasan Dipersoalkan

Silmy kembali menjelaskan bahwa dirinya menciptakan Molina semata-mata untuk memutus rantai pemerasan pada bagian imigrasi. Molina atau Modul Lalu Lintas Orang Asing yaitu layanan berbasis digital atau daring (online) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sistem itu memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) atau penjamin untuk mengurus berbagai jenis visa dan izin tinggal secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor Imigrasi.

‎"Digitalisasi imigrasi adalah contoh sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata, yang tidak dimiliki kementerian atau lembaga lain dan melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon, tapi yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu jalan malah dikriminalisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak perlawanan yang dilakukan mantan Wamen Imipas Silmy Karim. Putusan sela dibacakan pada Kamis (12/11/2026).

"Mengadili, menyatakan perlawanan yang diajukan oleh advokat dan terdakwa Silmy Karim oleh karena itu tidak diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Atep Sopandi.

Hakim lantas memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan perkara ini ke pembuktian. Adapun sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi pertama akan dilaksanakan pada Selasa (17/11/2026) mendatang.

Sebagai informasi, Jaksa mendakwa Silmy Karim menerima Rp1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Editor: Reza Fajri