FKPD Sebut Kogasma Lembaga Ilegal, Sekjen Demokrat: Mereka Keliru

JAKARTA, iNews.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kembali bereaksi atas sejumlah pemberitaan yang beredar dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat. Sebelumnya, kelompok itu mendesak Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mundur dari jabatannya.

Tak hanya itu, kelompok tersebut juga menuding Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma)—yang saat ini dipimpin putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)—sebagai lembaga ilegal dalam struktur partai. Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menyatakan, Kogasma adalah lembaga yang legal dan sesuai dengan spirit Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Viral! Dokter Ini Pukuli Pasien Sesak Napas Secara Brutal di Ranjang Rumah Sakit

“Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 92/SK/DPP.PD/II/2018, lembaga Kogasma ini dibentuk oleh DPP Partai Demokrat sebagai respons atas kebutuhan partai dalam menyukseskan perjuangan menuju Pemilu 2019,” ungkap Hinca melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Untuk itu, kata dia, mengingat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, AD/ART Partai Demokrat, serta Program Umum Partai Demokrat 2015-2020, maka rapat pengurus DPP Partai Demokrat pada tanggal 9 Februari 2018 menetapkan terbentuknya lembaga Kogasma. “Untuk itu, tudingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menilai Kogasma ilegal merupakan tudingan yang keliru dan tidak berdasar,” ucapnya.

Forum Pendiri Partai Demokrat Desak SBY Mundur dari Ketua Umum

Menurut dia, pernyataan FKPD yang menyatakan bahwa pembentukan Kogasma tidak memberi dampak apa pun kepada Partai Demokrat adalah cara pandang yang misleading dan tidak tepat. Seperti diketahui, kata Hinca, dalam proses pemenangan Pemilu 2019, Kogasma Partai Demokrat berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menambah kekuatan soliditas kader dan partai untuk mempertahankan kekuatan politik partai di tengah sistem kompetisi politik yang kurang berpihak.

Pelaksanaan Pemilu secara serentak dan tingginya parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) telah memaksa partai-partai politik yang tidak memiliki wakil dalam bursa Pilpres 2019 dalam kondisi yang kurang optimal. Hal itu dibuktikan oleh berbagai survei lintaslembaga yang menempatkan elektabilitas Partai Demokrat di kisaran angka sekitar 3-4 persen pada beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.

“Meski konsentrasinya terpecah akibat kondisi Ibunda Ani Yudhoyono yang saat itu tengah dirawat intensif akibat kanker darah, berkat kerja keras Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu 2019, bersama-sama semua kader di seluruh Indonesia, Partai Demokrat tetap mampu mempertahankan kekuatan politiknya di angka 7,7 persen,” ucap Hinca.

Untuk itu, kata dia, apresiasi yang tinggi patut disampaikan kepada AHY selaku Komandan Kogasma, juga seluruh kader Partai Demokrat atas jasa, kerja keras, dan pengabdiannya untuk berjuang demi kejayaan Partai Demokrat.

Hinca menuturkan, beragam pernyataan dan manuver politik yang dilancarkan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai FKPD Partai Demokrat sesungguhnya merupakan masalah internal. Tuntutan yang mereka sampaikan juga dinilai tidak berdasar. “Untuk itu, demi kemaslahatan partai dan soliditas kader Partai Demokrat, kami menempuh penegakan disiplin partai dengan cara-cara internal sebagaimana mekanisme partai yang berlaku untuk menangani dan menyelesaikan persoalan ini agar tidak berkembang menjadi perdebatan yang tidak produktif.”

Editor: Ahmad Islamy Jamil