Formappi Desak DPR Minta Pertanggungjawaban KPU soal Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Komisi II DPR memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemanggilan itu untuk meminta pertanggungjawaban terkait kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pasalnya, kata Peneliti Formappi Lucius Karus, penyelenggaraan pemilu yang menelan anggaran Rp71,3 triliun diduga bermasalah. Hal ini ditandai dengan adanya indikasi kecurangan secara sistemis.

Baca Juga

Arab Saudi Luncurkan Kapal Perang Baru Jalalat Al-Malik Saud, Ini Kecanggihannya

Lucius mencatat, banyak laporan kecurangan yang disampaikan publik di media sosial maupun secara langsung. Selain itu, aduan serupa juga datang dari partai politik atau tim sukses (timses), sehingga perlu ditindaklanjuti legislatif. 

“Saya kira yang perlu diuji oleh Komisi II (DPR) atau yang perlu dicek ke KPU dan Bawaslu gitu, pertanggungjawaban mereka terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Ada begitu banyak laporan kecurangan yang disampaikan oleh publik gitu ya di media sosial maupun langsung, partai politik atau tim sukses itu,” ujar Lucius saat dihubungi, Jumat (23/2/2024). 

Baca Juga

Bawaslu Sebut Pembatalan Hasil Pemilu Bisa Saja Terjadi, Tergantung Temuan di Lapangan

“Saya kira sih Komisi II bisa langsung meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu saat rapat kerja di masa sidang berikut gitu ya,” ujar dia. 

Lucius menyebut, Pemilu 2024 memprihatinkan lantaran penyelenggara pemilu dipandang lemah. Asumsi ini didasari pada dugaan praktik kecurangan.

Baca Juga

Ganjar Yakin Parpol Pendukungnya Kompak Gulirkan Hak Angket Pemilu

Kedua instansi tersebut, lanjut dia, seharusnya bisa dengan mudah menjawab banyak aduan publik atas dugaan kecurangan. Salah satunya, menyelidiki laporan masyarakat. 

“Mestinya Bawaslu menjelaskan ke publik apakah temuan yang disampaikan publik itu juga mereka temukan? Atau apakah temuan publik itu mereka selidiki, itu yang tidak kita lihat dari kerja Bawaslu ini, padahal kita tahu betul infrastruktur Bawaslu ini juga sampai ke Kabupaten,” kata dia. 

Baca Juga

Adian Sebut Hak Angket Solusi Bongkar Kecurangan Pemilu: di Situ Nggak Ada Pamannya

“Saya kira bukan hanya legislatif Bawaslu lemah, di hampir semua jenis pemilu presiden, pokoknya di tahapan pemilu ini paling memprihatinkan gitu ya. Peran pengawasan mereka kan mestinya dengan muda menjawab begitu banyak dugaan kecurangan yang disampaikan publik,” kata Lucius.

Editor: Rizky Agustian