Gajah Mada Lengser, Kerajaan Majapahit Butuh 6 Pejabat Baru untuk Isi Kekosongan

MALANG, iNews.id – Kepergian Mahapatih Gajah Mada dari panggung kekuasaan Kerajaan Majapahit meninggalkan kekosongan besar. Saking besarnya peran Gajah Mada, jabatan yang ditinggalkannya harus dibagi ke enam orang berbeda untuk menambal kekuatan pemerintahan.

Gajah Mada selama ini dikenal sebagai figur sentral Majapahit. Ditidak hanya menjadi Mahapatih, tetapi juga mengendalikan bidang pemerintahan, militer hingga pengadilan.

Baca Juga

Gagalkan Serangan Teror Natal dan Tahun Baru, Turki Tangkap 115 Tersangka ISIS

Sumber sejarah menyebutkan, setelah Gajah Mada mengundurkan diri, Majapahit kesulitan mencari pengganti setara. Bahkan jabatan yang sebelumnya dipegang satu orang, akhirnya dipecah menjadi enam posisi berbeda.

Setelah lengsernya Gajah Mada, jabatan Mahapatih tidak lagi diemban oleh satu orang. Kekosongan itu dibagi rata ke enam tokoh penting Majapahit. Masing-masing diberi tanggung jawab yang sebelumnya dirangkap Gajah Mada seorang diri.

Baca Juga

Janji Gajah Mada ke Gayatri, Lindungi Hayam Wuruk demi Masa Depan Majapahit

Salah satu tokoh adalah Empu Tandi, yang diangkat sebagai Weddramantri atau pejabat tinggi urusan administrasi. Ia bertugas mengatur jalannya birokrasi kerajaan. Sementara itu, Empu Nala, sosok pahlawan perang, ditunjuk sebagai Tumenggung Mancanagara atau wakil mahkota yang mengatur pertahanan wilayah.

Empu Nala pernah menaklukkan Dompo dan dikenal sebagai tokoh yang menghargai jasa sekaligus tegas menghukum pelanggaran.

Baca Juga

Kisah Heroik Gajah Mada dan Pasukan Bhayangkara Selamatkan Raja Majapahit dari Pemberontakan

Selain para empu, keluarga dekat Raja Hayam Wuruk juga turut terlibat mengisi kekosongan. Sri Nata Krewarddhana (ayah Hayam Wuruk) dan Wikramawardhana (iparnya) diangkat sebagai Dharmadhyaksa atau ketua Mahkamah Agung.

Mereka dibantu oleh tujuh Upapati, yang bertugas sebagai hakim pembantu. Tugas ini sebelumnya menjadi bagian dari kewenangan Gajah Mada, karena sang Mahapatih adalah perpanjangan tangan raja.

Baca Juga

Bukan Sekadar Nama, Ini Arti Bhayangkara dan Sejarahnya sejak Era Majapahit

Sebagaimana dicatat dalam buku “Gajah Mada: Sistem Politik dan Kepemimpinan” karya Enung Nurhayati, Gajah Mada disebut memiliki kepemimpinan one man government atau "pemerintahan satu orang".

Jabatan berikutnya diisi oleh Patih Dami, yang dilantik sebagai Yuwamantri atau menteri muda. Dia bertanggung jawab atas urusan internal keraton dan protokoler istana.

Baca Juga

Sejarah Hari Bhayangkara: dari Pasukan Majapahit hingga Polri Modern

Sementara itu, Empu Singa diangkat sebagai menteri pengawas segala perintah Sri Nata. Tugasnya mirip sekretaris negara yang mendistribusikan instruksi kerajaan ke seluruh pelosok.

Dengan demikian, total enam pejabat tinggi menggantikan berbagai aspek kekuasaan Gajah Mada, menunjukkan betapa luasnya cakupan jabatan yang pernah ia tangani sendirian.

Pengangkatan enam pejabat pengganti ini menjadi bukti betapa tak tergantikan peran Gajah Mada dalam pemerintahan Majapahit. Dia adalah pemimpin tipe naya, sosok bijaksana, penuh siasat dan lihai dalam diplomasi serta strategi perang.

Kemampuan Gajah Mada tidak hanya dalam mengatur birokrasi, tetapi juga dalam membentuk loyalitas dan kekuatan militer. Hal inilah yang membuat kerajaannya mencapai puncak kejayaan di Asia Tenggara.

Sejarawan mencatat bahwa Gajah Mada menjadi satu-satunya Mahapatih yang memegang hampir seluruh kendali pemerintahan, hukum dan militer Majapahit.

Majapahit memang terus berjalan setelah Gajah Mada lengser. Namun kejayaan era sebelumnya sulit terulang karena tidak ada lagi sosok sekuat dan sekomprehensif Gajah Mada di dalam pemerintahan.

Dibutuhkan enam orang tokoh penting hanya untuk membagi peran yang dahulu ditanggung oleh satu orang Mahapatih. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan kapasitas yang dimiliki oleh Gajah Mada.

Editor: Donald Karouw