Ganjar-Mahfud Janji Beri Insentif untuk Kader Posyandu jika Menang Pilpres

JAKARTA iNews.id - Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen untuk memberikan insentif kepada petugas layanan kesehatan di tingkat masyarakat, seperti kader posyandu, jika berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Kesejahteraan kader tersebut harus ditingkatkan.

Koordinator Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, dr Dripa Sjabana, menyatakan janji ini telah diwujudkan dalam program unggulan pasangan Nomor Urut 3. Ia menjelaskan program ini didasarkan pada peran kader posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat.

Israel Bunuh 280 Warga Palestina di Gaza Sejak Gencatan Senjata

"Uang saku untuk kader posyandu sudah dianggarkan dan disiapkan. Kader posyandu sangat efektif dalam melakukan tindakan preventif dan promosi kesehatan. Ini merupakan kunci penting," kata Dripa dalam sebuah forum Dialog Nasional Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan (KOMPAK) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (16/1/2024).

Dripa juga menyebutkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki program untuk mewujudkan kebahagiaan bagi lansia dan generasi muda. Menurutnya, lansia perlu mendapatkan dukungan program agar tetap produktif, seperti bantuan dalam bentuk jaminan kesehatan atau insentif lainnya.

Curhat ke Ganjar, Anak Muda di Batang Minta Korupsi Diberantas

"Program-program solusi yang disiapkan mencakup bantuan modal usaha, pekerjaan yang dekat dengan rumah, dan bantuan sosial bagi lansia," ujar Dripa.

Selain itu, Ganjar-Mahfud juga memperkenalkan program "Tenaga Kesehatan Indonesia untuk Dunia." Dripa menilai bahwa profesi tenaga kesehatan memiliki potensi besar dan sangat dibutuhkan di luar negeri.

"Ini menarik karena kita memerlukan distribusi tenaga kesehatan dan masih kekurangan, namun kita memiliki peluang di bidang tertentu dengan permintaan yang tinggi," kata Dripa.

Dripa menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan global ini, negara perlu terlibat dalam mendukung lulusan tenaga kesehatan untuk bekerja di luar negeri, termasuk dalam hal lisensi atau sertifikasi.

"Negara harus terlibat untuk memfasilitasi hal ini karena terdapat hambatan terkait lisensi dan sertifikasi. Hambatan-hambatan tersebut harus diatasi melalui kerja sama dengan organisasi profesi yang memiliki pengalaman dalam bidang ini selama puluhan tahun," tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq