Ganjar Pranowo Meminta Anies Baswedan Buka Data Terkait Pernyataan PSN
JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden Ganjar Pranowo menyerukan kepada Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, agar mengungkapkan data di balik pernyataannya tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebut sebagai titipan oleh pihak tertentu.
"Siapa yang titip? Kanan-Kiri itu siapa? Sampaikan datanya secara terbuka, tunjukkan siapa yang melakukan titipan dengan data yang jelas," kata Ganjar setelah menjalani jalan sehat bersama Ketum Hanura, Oesman Sapta Oedang (OSO), di Surabaya pada Minggu (1/10/2023).
Ganjar menganggap bahwa pernyataan Anies bisa mudah disalahartikan, oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut perlu membuka data yang konkret.
"Dengan menggunakan data, kita dapat menghindari penafsiran yang berbeda. Segera bagikan data tersebut secara terbuka, ini akan sangat membantu," ujarnya.
Ganjar, yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, berharap bahwa sindiran Anies mengenai PSN yang disebut sebagai titipan kiri-kanan akan dibuka secara transparan kepada publik agar tidak hanya menjadi spekulasi semata.
"Buka saja, menurut saya tidak ada yang dapat mengungkap data tersebut selain dengan membukanya. Jangan hanya bersifat spekulatif," tambah Ganjar.
Sebelumnya, Anies telah menyebutkan bahwa PSN diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu jika penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan. Pernyataan ini diungkapkannya saat menghadiri acara Rakornas Partai Masyumi yang disiarkan melalui kanal YouTube Masyumi TV pada Sabtu (30/9).
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Oedang (OSO), juga mengomentari pernyataan Anies mengenai PSN yang disebut sebagai titipan kiri-kanan.
"Kiri-kanan itu siapa ya? Bagaimana cara menitipkannya? Saya hanya ingin bertanya. Jadi, seorang calon presiden sebaiknya tidak menciptakan tuduhan sendiri, nanti bisa berdampak buruk jika dia juga dituduh menitipkan sesuatu. Ini adalah hal yang serius," kata OSO di Surabaya.
OSO menekankan bahwa semua program pemerintah telah melalui mekanisme yang jelas dan transparan sehingga dapat dilihat oleh publik.
"Yang ada adalah program dengan mekanisme, dengan keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh orang yang bertanggung jawab di DPR RI bidang ekonomi dan perencanaannya," jelas OSO.
Editor: Komaruddin Bagja