Ganjar Pranowo Tekankan 3 Hal Ini dalam Kebijakan untuk Perlindungan WNI 

JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden Ganjar Pranowo dalam kebijakan untuk perlindungan WNI telah merumuskan telah merumuskan tiga kebijakan utama, sebagai modal kampanye dalam Pilpres 2024. 

Hal itu diungkapkan Ganjar ketika menjadi pembicara dalam Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta pada Selasa, (07/11/2023).

Baca Juga

9 Negara yang Pernah Bangkrut karena Utang Menggila, Pelajaran bagi Indonesia

Pertama, Ganjar memprioritaskan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Ini menjadi isu mendesak mengingat data Kementerian Luar Negeri hingga Juni 2023 mencatat adanya 18.820 kasus pekerja migran Indonesia yang tidak terdokumentasi. 

Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu menduga bahwa maraknya kasus ini terkait dengan tindak perdagangan orang atau human trafficking. Menurutnya, informasi ini didapatkan dari pejabat tinggi di Kementerian di beberapa negara, seperti Kamboja dan Somalia.

Baca Juga

Ketua TPN Ganjar-Mahfud Soal Putusan MKMK: Pilpres 2024 Dimulai dengan Luka Serius, Sejarah Mencatat!

“Ternyata ada semacam trafficking di luar sana,” kata Calon Presiden Ganjar Pranowo saat memberikan Pidato Arah dan Strategi Politik Luar Negeri Calon Presiden yang disiarkan dan diunggah di Youtube CSIS Indonesia.

Ganjar Pranowo dalam kebijakan untuk perlindungan WNI - nya berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara terkait untuk lebih responsif dan aktif dalam menerima laporan terkait pekerja migran Indonesia. 

Baca Juga

Inilah 3 Program Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Siap Layani Masyarakat 24 Jam

Tujuannya adalah untuk memastikan penanganan cepat atas kasus-kasus yang muncul, terutama dalam konteks kekerasan fisik, penyanderaan, dan perdagangan manusia. Ganjar mengakui perlunya kerja sama internasional dalam melindungi pekerja migran Indonesia.

“Andaikan ada sesuatu (masalah di luar negeri) bisa cepat ditangani. Dan ternyata ini masalah besar, ada kekerasan fisik, penyanderaan, human trafficking sehingga butuh kerja sama internasional untuk perlindungan pekerja migran kita,” sambungnya.

Baca Juga

Ganjar Pranowo Kunjungi Palembang, Berikan Ilmu untuk UMKM Kue Tradisional    

Kedua, Ganjar Pranowo dalam kebijakan untuk perlindungan WNI juga membahas masalah diaspora Indonesia. Dia mencatat bahwa ada peluang besar bagi sekitar 60% diaspora Indonesia untuk kembali ke tanah air. Namun, peluang ini seringkali terhambat oleh keterbatasan peluang karier di dalam negeri. 

Sosok berambut putih itu melihat bahwa salah satu solusi adalah melibatkan diaspora Indonesia dalam riset dan inovasi untuk mendukung perkembangan industri nasional. Dia menggambarkan mereka sebagai sumber daya berharga yang ingin berkontribusi dan memajukan berbagai bidang di Indonesia.

Baca Juga

HT Pastikan Rapat TPN Ganjar-Mahfud Tak Bahas Putusan MKMK

Ketiga, Ganjar menekankan perlunya memenuhi target Indonesia agar lebih banyak negara memberikan akses bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia. Saat ini, pemerintah telah menetapkan 74 negara sebagai tujuan bebas visa untuk WNI. 

Namun, Ganjar memiliki visi untuk meningkatkan angka tersebut hingga mencapai 120 negara. Hal ini akan memudahkan perjalanan dan hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara lain.

“Target Indonesia bebas visa ini saya kira menjadi catatan penting agar diantara beberapa negara bisa lebih mudah,” tambahnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu dan tim kampanyenya telah menulis proposal visi misi yang berfokus pada peran Indonesia dalam lingkup internasional, yang bertajuk 'Menuju Indonesia Unggul'. 

Ganjar Pranowo dalam kebijakan untuk perlindungan WNI yang tertulis dalam dokumen tersebut menekankan pentingnya memperkuat diplomasi dan kedutaan besar sebagai sarana utama dalam memajukan ekspor, perlindungan pekerja migran, dan pelayanan WNI di luar negeri yang responsif.

Editor: Komaruddin Bagja