Ganjar Soroti Akun X Kemhan Pakai Tagar Prabowo-Gibran, Singgung Konflik Kepentingan

KENDAL, iNews.id - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti akun X resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan), @Kemhan_RI, yang menggunakan tagar Prabowo-Gibran pada salah satu cuitannya. Dia menyinggung konflik kepentingan atau conflict of interest.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak, semua di jabatan publik," ujar Ganjar di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Baca Juga

Amazon Umumkan PHK Massal 14.000 Pegawai, Ingin Fokus AI

Dia menegaskan setiap orang yang menduduki suatu jabatan harus bisa bersikap netral. Pasalnya, pejabat yang belum mundur dari jabatannya tapi diperbolehkan berkampanye berpotensi conflict of interest.

"Ketika keputusannya tidak, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest, kami berdiskusi dengan Pak Mahfud soal ini, itu ada potensinya lho. Kita mesti hati-hati, mampu enggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Itu saja," tuturnya.

Baca Juga

Ganjar Tak Persoalkan Menteri Dukung Prabowo-Gibran: Ada Juga yang ke Kami

Dirinya mengatakan, masyarakat saat ini sangat cerdas dan bisa melihat adanya penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye dengan dalih kunjungan kerja. Oleh karena itu, dia menyarankan para pejabat yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024 mundur dari jabatannya.

"Nah dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kerja tapi di sana kampanye kan rakyat bisa melihat, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka, saya sarankan mundurlah, berubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," katanya.

Baca Juga

Kampanye Akbar Dinilai Tak Efektif, Ganjar: Tergantung Cara Penyampaian

"Sudah diskusi dengan beliau (Mahfud) pada soal-soal ini agar fair, lebih baik mundurlah. Kalau aturannya mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat akan lebih senang karena tidak ada yang mengklaim apakah bansosnya ini milik kementerian, apakah berasnya itu milik kementerian, kan enggak bisa lagi. Semua orang akan merasa fair," katanya.

Editor: Rizky Agustian