Ganjar Soroti IPK Indonesia Stagnan: Kita Tak Serius Berantas Korupsi

Rabu, 31 Januari 2024 - 16:00:00 WIB

Capres Ganjar Pranowo menyebut pemerintah selama ini tidak serius memberantas korupsi. (Foto MPI).

JAKARTA, iNews.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyoroti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun lalu.

IPK di angka 34 membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara yang disurvei tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2022, peringkat Indonesia berada pada angka 110 dari 180 negara.

Promosi Pariwisata Indonesia di Rumania Hasilkan Potensi Bisnis Rp10 Miliar

"Ya, karena kita tidak serius mengawal itu. Kalau kita serius, maka good governance mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar saat bertemu kalangan Milenial dan Gen Z di Pontianak Convention Center (PCC) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2024).

Ganjar bersama Cawapres Mahfud MD, di berbagai kesempatan menekankan komitmennya memperkuat jeratan hukum bagi para koruptor, sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, tidak boleh ada istilah sandera politik.

Momen Spesial Ganjar Bertemu Anak Muda di Malang, Dapat Semangat dari Komunitas Rumah Sahabat

Dia mengatakan, bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparansi pelayanan publik berbasis digital di berbagai sektor wajib ditingkatkan.

Selain itu, kata Ganjar, KPK harus diperkuat, pejabat negara wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor, hingga memenjarakan korupsi di Nusa Kambangan agar indeks korupsi di Indonesia meningkat.

Ungkap Kegelisahan Nasib Demokrasi, Anak Muda Kalbar Kenakan Pita Hitam saat Bertemu Ganjar

"Hari ini, kan orang bercerita tentang sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini, memang menteri nggak tahu? Kan semua menteri tahu. Ketika kita membiarkan seperti ini terjadi karena politik di depan, posisi hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum, tetapi politik. Maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun," katanya.

Editor: Faieq Hidayat