Geram! Mentan Copot Korwil KPPG Surabaya gegara SPPG Tak Serap Telur dari Peternak
JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya, Tiara Devi, setelah mendapati telurpeternak lokal belum terserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG).
Pencopotan ini dilakukan setelah Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti melaporkan belum adanya data penyerapan telur peternak oleh SPPG di wilayah Kota Surabaya.
“Maaf ya, maaf. Ini bukan sebagai menteri, ini peternak, rakyat meminta keputusan. Mungkin bidang ini tidak cocok. Kamu pindah ke Kementerian Pertanian, saya terima. Demi peternak ini semua. Ini tahu nggak, jutaan orang yang menderita kalau salah keputusan. Tolong, pak, bisa ya?” ujar Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional di Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/10/2026).
Amran telah meminta penjelasan kepada jajaran terkait. Dari penjelasan yang diterimanya, sejumlah SPPG disebut telah berkomunikasi dengan peternak di sekitar wilayahnya.
Namun, penyerapan telur belum berjalan optimal karena keterbatasan permintaan dan jumlah minimal kebutuhan telur.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan peternak kesulitan memasarkan hasil produksinya. Terlebih, penyerapan telur oleh SPPG telah menjadi bagian dari petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program MBG.
Amran kemudian meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono untuk mencopot Tiara Devi sebagai Koordinator Wilayah KPPG Surabaya. Dia meminta posisi tersebut segera diisi oleh personel yang dinilai mampu bekerja lebih optimal di lapangan.
“Pindahkan. Yang laki-laki disitu, Harus yang tangguh,” tuturnya.
Amran menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk evaluasi sekaligus pesan tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan hingga tingkat lapangan.
Dia juga meminta SPPG mengutamakan pembelian telur langsung dari peternak lokal agar rantai distribusi lebih pendek dan peternak mendapatkan kepastian pasar dengan harga yang wajar.
Menurutnya, program MBG harus memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem pangan. Selain memastikan masyarakat memperoleh asupan bergizi, program tersebut harus mampu menciptakan pasar bagi produk peternak dan menjaga keberlanjutan usaha mereka.
Amran mengatakan, keputusan tersebut diambil karena penanggung jawab dinilai tidak mampu menjalankan perintah BGN untuk mengatasi masalah peternak.
“Itu atas nama negara. Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia. Mungkin nanti bukan itu saja. Kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot saja oleh beliau. Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil,” tuturnya.
Editor: Aditya Pratama