Gerindra: Pemerintah Tak Usah Panik Jika #2019GantiPresiden Lebih Laku

JAKARTA, iNews.id – Partai Gerindra meminta pemerintah tidak usah panik menghadapi Gerakan #2019GantiPresiden. Menurut partai oposisi itu, gerakan tagar tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi.

“Sebenarnya #2019GantiPresiden, ataupun #Jokowi2Periode merupakan hal yang biasa-biasa saja, hanya bunga-bunga demokrasi. Tidak perlu pemerintah, BIN (Badan Intelijen Negara), dan kepolisian kebakaran jenggot,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca Juga

Macron Ingin G7 Bangun Jembatan dengan BRICS

Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyatakan Gerakan #2019GantiPresiden bukanlah bentuk kegiatan kampanye. Dia pun mengaku heran dengan beberapa pihak yang menuding tagar tersebut sebagai gerakan makar.

“KPU dan Bawaslu bahkan sudah menjelaskan tagar ini merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Polisi bukanlah wasit dalam pemilu, jadi tidak perlu menyebutkan gerakan itu menyalahi kampanye. Permasalahan muncul karena tagar ini mendapat respons positif di masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga

Sebut #2019GantiPresiden Aksi Makar, Mahfud MD: Mereka Tak Paham Hukum

Persoalan dalam perang tagar semakin diperuncing ketika Gerakan #2019GantiPresiden lebih laku dan lebih diterima masyarakat daripada Gerakan #Jokowi2Periode. “Pemerintah mulai panik melihat tagar (#2019GantiPresiden) ini direspons, baik di media sosial maupun di tengah masyarakat. Mulailah adanya persekusi, mulai di Batam, ada persekusi di Riau, dan Pekanbaru,” tutur Andre.

Dia berpendapat, berbagai kasus persekusi terhadap peserta deklarasi #2019GantiPresiden tidak akan terjadi bila semua pihak lebih siap dalam berdemokrasi. Seharusnya, kata Andre, siapa pun harus siap kalah dan siap menang dalam setiap pemilihan umum.

“Permasalahan ini sederhana jika kita siap berdemokrasi. Tapi ini karena kita tidak siap berdemokrasi, tidak siap kalah, tampaknya segala cara dilakukan. Masalah tagar pun dipersoalkan karena ada ketidaksiapan, ketidakmampuan pihak penguasa bahwa tagar ganti presiden direspons lebih positif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia New Media Watch, Agus Sudibyo menilai, baik Jokowi maupun Prabowo sudah memiliki pendukung yang sulit untuk diubah pilihan politiknya. Karenanya, para pendukung itu tidak akan terpengaruh oleh berbagai model kampanye, baik di media sosial maupun di dunia nyata.

“Perang tagar, perang hoaks, malah membuat para pendukung berkelompok. Ini adalah echo chamber effect (efek katak dalam tempurung) yang sudah terjadi,” kata Agus.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi–Ma'ruf Amin, Zuhairi Misrawi, menilai Gerakan #2019GantiPresiden rawan ditunggangi pihak-pihak tertentu dari yang tadinya berupaya mengganti presiden menjadi usaha mengganti sistem negara.

“Kami amati adanya disorientasi, adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan ini. Dari ganti presiden, menjadi ganti sistem. Kami khawatirkan menjadi bola liar menjadi seperti gerakan di Suriah,” ucap politikus yang juga aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) itu.

Editor: Ahmad Islamy Jamil