Gerindra Soroti Pemadaman Listrik dan Antrean BBM, Minta Menterinya Dievaluasi

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara DPP Partai GerindraKamrussamad menyoroti pemadaman listrik bergilir dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah. Dia meminta menteri yang bertanggung jawab atas kebutuhan energi masyarakat dievaluasi karena persoalan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pernyataan itu disampaikan Kamrussamad dalam agenda debat terbuka bertajuk 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga

Gerindra Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: 42 Menteri dan Wamen Tak Kerja sesuai KPI

"Masa dibiarkan listrik misalnya padam menyala bergilir di berbagai daerah? Masa dibiarkan antrean BBM terjadi di beberapa daerah? Berarti kementerian yang bertanggung jawab terhadap keperluan hajat hidup orang banyak harus dievaluasi. Siapa menterinya?," kata Kamrussamad, Selasa (20/10/2026).

Dia mengingatkan, persoalan pelayanan publik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca Juga

Survei PPI Ungkap Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi, Gerindra: Belum Masa Panen

"Jangan sampai mereka memiliki hidden agenda untuk menciptakan distrust dari masyarakat," ujarnya.

Kamrussamad juga menyinggung besarnya alokasi anggaran negara untuk mendukung kebutuhan energi dan pangan. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan subsidi dan kompensasi dalam jumlah besar sehingga pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Baca Juga

Gerindra: Polemik Wapres Gibran Bisa Ganggu Iklim Investasi

"Padahal subsidi, kompensasi setiap tahun kita sudah alokasikan lebih dari 500 triliun di dalam APBN kita untuk kebutuhan energi dan pangan," ucapnya.

Dalam forum yang sama, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda turut mengkritik pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah. Dia menilai, kebijakan yang memiliki tujuan baik tetap perlu dievaluasi apabila pelaksanaannya belum mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.

Baca Juga

Gerindra Ungkap Visi Prabowo Ingin Jadikan Indonesia Petarung Global

Huda mencontohkan pemadaman listrik atau blackout dan antrean BBM di sejumlah daerah. Dia juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta persoalan rangkap jabatan yang dinilainya berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan memunculkan konflik kepentingan.

“Tadi saya sangat senang sekali Bang Kamrussamad menyampaikan bahwa menteri yang memang dia tidak kompeten itu harus dievaluasi. Bahkan harus di-reshuffle. Makanya kita melihat ada banyak sekali menteri yang tidak bisa menerjemahkan. Misalkan saja kalau kita lihat dari Bahlil Lahadalia,” tutur Huda.

Baca Juga

Ketum Parpol Koalisi Bertemu Bahas RUU Pemilu, Gerindra Setuju Ambang Batas Parlemen 5 Persen

Menanggapi persoalan rangkap jabatan, Kamrussamad menilai kondisi tersebut tidak boleh berlangsung terlalu lama di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, rangkap jabatan dapat mengurangi efektivitas kerja dan memperlambat penyelesaian masalah.

"Saya potong sedikit ya, Kang Huda, nggak boleh terlalu lama rangkap jabatan. Karena itu akan mengurangi kualitas produktivitas penyelesaian masalah,” kata Kamrussamad.

Editor: Donald Karouw