Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN, Golkar: Proses Hukum Sudah Final

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan bahwa proses hukum terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka telah mencapai tahap final. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah dikeluarkan terkait persoalan tersebut.

Pernyataan Doli merespons rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Doli, putusan MK dan MA sebagai lembaga peradilan tertinggi harus menjadi perhatian.

Baca Juga

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Jalur Hukum Lagi untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

“Kita ini kan Indonesia ini negara hukum, kita punya hanya dua institusi peradilan tertinggi: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, dua-duanya itu sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini ya,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2026).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengaku telah menerima salinan lengkap putusan MA terkait pembatalan surat keterangan (suket) yang menjadi polemik. Berdasarkan putusan tersebut, dia menilai proses hukum utama mengenai persoalan itu telah selesai.

Baca Juga

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Rumah Dinas Wapres di Menteng Terpantau Sepi

“Saya juga tadi sudah dapat putusan lengkap dari Mahkamah Agung ya, yang menyatakan batal ya, suket itu batal dan jadi sebetulnya menurut saya proses hukum ini sudah final ya,” ujarnya.

Doli kemudian menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut kini dapat berlanjut ke ranah politik. Menurut dia, setelah proses hukum selesai, perhatian publik wajar tertuju kepada DPR untuk melihat tindak lanjut yang mungkin dilakukan.

Baca Juga

Golkar Respons Gibran Mau Mundur dari Wapres: Harusnya Disampaikan Terbuka ke Publik

“Apa tindak lanjutnya? Nah, dalam ketatanegaraan kita ya, setelah proses atau di ranah hukum selesai, masuknya ke ranah politik, wilayah politik. Makanya orang semua menyorot ke DPR, gitu ya,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menambahkan, dibukanya kembali masa persidangan DPR memberikan kesempatan bagi anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyikapi persoalan tersebut.

Baca Juga

Suasana Terkini Istana Wapres usai Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo

Salah satu hak yang dapat digunakan adalah Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Doli mengatakan, DPR akan melihat apakah ada anggota dewan yang mengambil langkah tersebut setelah putusan MK dan MA.

“Jadi ya kita lihat satu hari inilah sampai besok ya, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya di dalam menyikapi soal tindak lanjut putusan MK dan MA ini,” ucapnya.