Gibran Mundur dari Wapres, Advokat Aksi Minta Kasus Suket Ijazah Tetap Diusut

JAKARTA, iNews.id - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) mendesak aparat penegak hukum tetap mengusut polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Desakan itu disampaikan meski Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres).

Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis menilai persoalan suket Gibran harus tetap ditindaklanjuti karena menyangkut kepastian hukum serta dugaan pelanggaran dalam penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut.

Baca Juga

Yusril Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Bukan Permohonan, Tak Perlu Disetujui MPR

Dia menegaskan pengunduran diri Gibran tidak boleh menghentikan proses hukum. Dia meminta putusan pengadilan yang telah membatalkan suket tersebut benar-benar dilaksanakan.

Baca Juga

Resmi Berpisah, Prabowo dan Gibran Berpelukan di Istana

"Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum," kata Yopis dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.

Baca Juga

Gibran Mundur, Prabowo: Dengan Berat Hati Saya Menerima Surat Pengunduran Diri Beliau

Menurut Yopis, polemik suket Gibran tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut.

Atas dasar itu, Advokat Aksi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melaksanakan putusan MA. Mereka juga meminta kepolisian mengusut dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan.

Baca Juga

Prabowo Terima Kasih atas Pengabdian Gibran: Saya Yakin Beliau Akan Berhasil

Perwakilan Advokat Aksi asal Bogor, Elyas M Situmorang, menegaskan pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suket.

"Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara," kata Elyas.

Baca Juga

Breaking News! Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran: Beliau Tunjukkan Sikap Negarawan

Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko menyoroti wacana pengajuan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. Dia mempertanyakan kedudukan hukum Gibran untuk mengajukan upaya hukum tersebut karena dinilai bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam sengketa tata usaha negara itu.

Selain mendesak pengusutan dugaan pelanggaran hukum, Advokat Aksi mendukung DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran. Mereka juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.

Diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari wapres kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.

Di tengah desakan pengusutan tersebut, para advokat juga mengangkat salam tiga jari saat sesi foto bersama seusai membacakan pernyataan sikap. Gestur itu dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan sekaligus pesan agar penegakan hukum berjalan tanpa intervensi.

Advokat Aksi memastikan akan terus mengawal proses hukum terkait polemik suket Gibran meskipun yang bersangkutan telah menyerahkan surat pengunduran diri. Mereka menegaskan pengusutan harus tetap berjalan dan berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.

Editor: Rizky Agustian