Gibran Mundur dari Wapres, Ini Hak Pensiun dan Fasilitas yang Tetap Diterima

JAKARTA, iNews.id - Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Meski telah mengakhiri masa jabatannya lebih awal dari, Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden.

Baca Juga

Gibran Mundur dari Wapres, Bagaimana Nasib Usulan HMP Pemakzulan di DPR?

Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Baca Juga

Gibran Trending Topic di X, Netizen Mulai Tebak Siapa Penggantinya

Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga

Momen Gibran Disambut Relawan di Istana Wapres usai Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.

Undang-undang tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas lain. Di antaranya biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Baca Juga

Media Asing Ramai Beritakan Pengunduran Diri Gibran, Singgung soal Ijazah

Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.

Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Tak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.