Gibran Sampaikan Niat Mundur, Rumah Dinas Wapres di Menteng Terpantau Sepi
JAKARTA, iNews.id - Rumah dinas (rumdin) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau sepi, Selasa (10/11/2026) sore. Kondisi ini terlihat setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar Taman Suropati, tepat di depan rumdin Wapres, terpantau ramai lancar.
Selain itu, kendaraan taktis milik aparat keamanan yang biasanya terparkir di sekitar rumdin tidak terlihat hingga berita ini ditulis. Penjagaan di bagian luar kediaman juga tampak lengang.
Aktivitas masyarakat di sekitar rumdin Wapres pun relatif normal. Warga masih terlihat menjalankan kegiatan seperti biasa.
Diketahui, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik ijazahnya, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Hal itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah adanya keputusan MK dan MA mengenai polemik ijazahnya.
“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.
“Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” katanya.
Editor: Rizky Agustian