Gibran Terancam Dimakzulkan, PKB Selangkah Lagi ke Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, iNews.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, usulan pemakzulan Gibran juga tengah mengemuka belakangan ini. 

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, opsi penggunaan HMP ideal.

Baca Juga

Presiden PKS Minta Gibran Bijaksana Mundur dari Wapres, Jika Tidak bakal Dimakzulkan

“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026). 

Dia menegaskan, PKB tidak sedang berpindah haluan sebagai pendukung pemerintah, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Menurutnya, hak angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah. 

Baca Juga

Massa Demo di Istana Wapres, Desak Gibran Mundur

“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” kata Khozin.

Dia menyebut Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.

Kendati demikian, Khozin mengakui persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan MA dan ada pertimbangan hukum MK ini akan memunculkan perdebatan konstitusional.

Pertanyaan konstitusional tersebut, lanjut Khozin, menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.

Editor: Reza Fajri