Golkar Bela Bahlil yang Dikritik Imbas Tambang Nikel di Raja Ampat: Salah Sasaran!

JAKARTA, iNews.id - Partai Golkar membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dikritik tajam imbas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kritikan yang dialamatkan kepada Bahlil diklaim salah sasaran.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan tambang nikel itu telah ada jauh sebelum Bahlil menjabat menteri ESDM.

Baca Juga

Setelah Dimiliki Indonesia dan Australia, Sistem Rudal NASAMS Dijual AS ke Taiwan

"Itu kritikan salah sasaran. Tambang itu sudah mendapatkan ijin jauh hari sebelum Menteri Bahlil menjabat sebagai menteri," kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Ketua Fraksi Golkar di DPR itu menilai Bahlil justru menghentikan sementara aktivitas tambang begitu masalah mencuat sambil melakukan evaluasi.

Baca Juga

Tinjau Tambang di Raja Ampat, Bahlil: Jangan Tanya Saya, Liat Saja Sendiri

"Bahkan dia satu-satunya menteri yang turun langsung, padahal masalah ini sebenarnya lintas kementerian," ujarnya.

Dia menduga kritikan ini sebagai salah satu upaya serangan balik dari pihak-pihak tertentu yang tidak suka jika izin usaha pertambangan (IUP) dicabut.

Baca Juga

Kritisi Tambang Nikel di Raja Ampat, Aming: Ingat Bumi Cuma Satu!

Baca Juga

Menteri LH bakal Tinjau Ulang Izin 4 Perusahaan Nikel di Raja Ampat 

"Bisa jadi ini serangan balik pihak yang dirugikan oleh kebijakan menteri yang pro rakyat seperti pencabutan IUP yang ditelantarkan dan peningkatan lifting migas yang mengancam mengganggu impor," tutur dia.

Kementerian ESDM sebelumnya meninjau tambang nikel PT Gagh Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat pada Sabtu (7/6/2025). Kunjungan dilakukan menindaklanjuti keresahan publik atas dampak pertambangan di kawasan wisata tersebut.

Baca Juga

Menteri LH: Izin Perusahaan Tambang Nikel Raja Ampat Lebih Dulu Keluar dari UU

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan tidak ditemukan masalah di wilayah tambang tersebut. 

"Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini gak ada masalah," ujar Tri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/6/2025).

Meski demikian, Tri mengaku sudah menerjunkan tim inspektur tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Tim tersebut akan mengevaluasi secara menyeluruh aktivitas tambang di wilayah itu.

Tim selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan eksekusi keputusan.

"Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap report-nya dari inspektur tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan inspektur tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti," kata dia.

Editor: Rizky Agustian