Golkar Disebut dalam Sidang Bakamla, Bambang Soesatyo Prihatin

JAKARTA, iNews.id – Sejumlah nama politisi di Senayan muncul dalam persidangan kasus suap proyek satelit monitoring dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Anggota Komisi III DPR Fayakhun Andriadi diduga menerima suap USD900.000 dari proyek tersebut karena berperan mengatur pembahasan anggaran Bakamla saat masih duduk di Komisi I DPR. Bahkan, nama Setya Novanto dan juga Partai Golkar juga disebut-sebut dalam persidangan dengan ‎terdakwa penerima suap SGD‎104.500‎ Nofel Hasan selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengaku prihatin karena nama Partai Golkar juga disebut-sebut dalam aliran dana ke Fayakhun itu.

“Jangan dikaitkan dengan Golkar dong. Kasihan Golkar. Buktinya mana? Kan cuma keterangan. Mana tahu dia cuma ngaku-ngaku Golkar,” kata Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Ketua DPR itu pun meminta Fayakhun ataupun pihak yang menyebut nama Golkar itu memberikan penjelasan langsung ke publik. Dia beralasan Golkar merupakan lembaga sehingga pengakuan seseorang yang membawa nama partai tak serta merta mewakili partai.

"Golkar kan lembaga, bagaiamana nerima duitnya. Tanyakan orangnya, bisa saja dia menjual nama Partai Golkar untuk mengambil keuntungan dari situ. Harus bisa membuktikan bahwa Golkar menerima sumbangan itu dan meminta pada yang bersangkutan," kata Bamsoet.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, dua fakta terbongkar saat ‎Managing Director PT Rohde & Schwarz Indonesia Erwin S Arif memberikan kesaksian dan dikonfirmasi isi pesan singkat via WhatsApp dengan Fayakhun Andriadi.

‎Dalam pesan WA tersebut, ‎Fayakhun mengawal pembahasan dan pengesahan anggaran satelit monitoring dan drone Bakamla dengan total Rp850 miliar yang kemudian berubah menjadi Rp1,22 triliun. Untuk pengawalan tersebut, Fayakhun sudah bertemu dengan sedikitnya tiga orang.

Mereka adalah ‎Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi alias Ali Onta alias Fahmi Onta yang merupakan narasumber Bidang Perencanaan dan Anggaran merangkap Staf Khusus Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya TNI Arie Soedewo‎, SN (Setya Novanto), dan Kahar. Dalam proses pengurusan dan pengawalan anggaran di DPR, semula Kabakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo sudah mengiyakan hanya drone.

"Bro, tadi saya sdh ketemu onta, sn, dan kahar
Semula dari KaBa yg sdh oke drones, satmon belum. Tapi saya sdh "paksa", bahwa harus drones + satmon, total 850.Onta sdh konfirm dgn KaBa dan saya, ok utk fahmi dapet 2 items, drones & satmon, 850. Skrg semestinya onta ketemu fahmi. Begitu ok, saya perlukan senin dimulai didrop," bunyi pesan WA Fayakhun ke Erwin pada 30 April 2016.
‎
Dalam pesan singkat WA pada Rabu, 4 Mei 2016, Fayakhun meminta realisasi fee 1 persen dari Rp1,22 triliun dengan cara tunai dan ditransfer. Erwin menawarkan transfer ke rekening milik Forestry Green Investment Ltd pada JP Morgan International Bank Limited Brussels Belgia dan JP Morgan Chase Bank, N.A, New York, Amerika Serikat.‎

Untuk itu, Fayakhun meminta agar Erwin mengirimkan salinan transfer uang tersebut.

"Padahal Jumat depan sudah munas Golkar. Apa bisa dipecah: yang cash di sini 300 ribu, sisanya di JP Morgan? 300 ribunya diperlukan segera untuk petingg2nya dulu. Umatnya nyusul minggu depan," ujar Fayakhun lewat pesan singkat WA ke Erwin pada 4 Mei 2016. Erwin membalas pesan ini dengan, "Bro akan diusahakan karena kamis atau jumat libur."‎