Golkar Respons Gerindra soal Daftar 42 Menteri-Wamen Tak Optimal: Sepenuhnya Kewenangan Presiden

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons catatan Partai Gerindra mengenai 42 menteri dan wakil menteri (wamen) yang dinilai belum bekerja optimal di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Golkar menegaskan, penilaian hingga keputusan perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Ya, gini, yang namanya soal kabinet itu sebetulnya sepemahaman kita semua kan sepengetahuan kita semua itu hak prerogatifnya presiden," ucap Doli saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Gerindra Kantongi Daftar 42 Menteri-Wamen Tak Optimal, Bakal Di-reshuffle?

Dia menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk menilai kinerja para pembantunya, termasuk menentukan siapa yang akan dipertahankan atau diganti serta waktu pelaksanaan reshuffle.

"Jadi yang berhak menilai, menimbang, terus kemudian mengganti, yang menggantinya siapa dan kapan ya itu adalah presiden dalam hal ini Pak Prabowo," tuturnya.

Gerindra Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: 42 Menteri dan Wamen Tak Kerja sesuai KPI

Terkait penilaian terhadap menteri dan wamen yang dinilai belum bekerja optimal, Golkar memilih tidak mendahului keputusan kepala negara. Doli menekankan, masyarakat maupun partai politik boleh memberikan penilaian, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

"Jadi saya kira masyarakat boleh saja menilai, partai-partai politik bisa saja menilai ya, tapi sekali lagi itu kembali sepenuhnya kewenangan dan hak prerogatif Pak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengungkapkan memiliki daftar 42 menteri dan wamen yang dinilai belum bekerja optimal dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Daftar tersebut diungkapkan Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad setelah menghadiri agenda Debat Terbuka bertajuk "2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menakar Capaian, Tantangan, dan Arah Kebijakan Pemerintahan", Selasa (20/10/2026).

Kamrussamad menyebut, dua tahun masa pemerintahan dinilai cukup untuk memberi kesempatan kepada para anggota kabinet menunjukkan dedikasi dan kinerja mereka. Namun, menurut dia, masih ada pejabat yang belum menunjukkan kinerja optimal.

"Yang kita harapkan sebetulnya 2 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri kita yang dilibatkan dalam kabinet untuk menunjukkan dedikasi dan kinerjanya, tetapi ternyata belum optimal," kata Kamrussamad di kawasan Jakarta Selatan.

Dia menyebut ada sejumlah faktor yang menyebabkan kinerja sebagian anggota kabinet belum optimal. Salah satunya, koordinasi dan keterpaduan kerja dalam menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo.

"Karena itu, kalau memang sudah tidak relevan lagi atau tidak mampu lagi menjalankan tugas dengan KPI yang diberikan oleh Presiden, ya memang sebaiknya diberi kesempatan mereka untuk mengambil jalan yang di luar daripada kabinet itu sendiri," ujarnya.

Editor: Aditya Pratama