GP Ansor Konsolidasi Dukung Negara Lawan Gerakan Radikalisme

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas memastikan mendukung pemerintah melawan gerakan radikalisme. Terlebih, kelompok-kelompok yang akan mendirikan negara di luar NKRI.

"Sejak dulu kita mendukung pemerintah yang sah. Saat ini kami berkosolidasi membantu negara, presiden dalam hal ini, untuk melawan kelompok radikalisme," katanya didampingi pimpinan pusat dan wilayah se-Indonesia usai diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Baca Juga

Lawan Ancaman Rudal Rusia, Jerman Kerahkan Sistem Misil Canggih Arrow Israel

Kedatangan pimpinan GP Ansor ke Istana, Yaqut mengungkapkan, untuk memberikan informasi terkait masih banyak kelompok-kelompok radikalisme di beberapa daerah. Seperti, Jawa Barat dan Riau.

Beberapa daerah yang berbatasan dengan negara lain, menurut dia, juga masih rawan munculnya kelompok radikalisme. Apalagi, ideologi tersebut berasal dari luar Indonesia seperti Malaysia dan Filipina.

Terkait hal itu, dia mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk melawan gerakan-gerakan yang ingin mendirikan negara di luar NKRI. "NKRI harus tegak beriri secara utuh," ujar Yaqut.

Putra K.H Muhammad Cholil Bisri ini juga menyadari masyarakat Indonesia adalah beragam, suku, agama, ras. Kendati begitu, tidak boleh ada pihak-pihak yang ingin memperjuangakan kemauannya sendiri.

"Tentunya kita menjaga keragaman itu adalah sunatullah hal yang tidak bisa ditolak. Keberagaman itu suatu keniscayaan, tidak boleh ada orang memperjuangkan kemauannya sendiri. Tidak boleh memperjuangak negara lain selain NKRI," katanya.

Yaqut juga menyinggung kelompok-kelompok radikalisme ini bisa masuk ke pasangan calon Presiden-wakil Presiden tertentu, sehingga bisa memasukkan ideologinya. "Kita akan kunci siapa yang mereka dukung, kita akan lawan," ujarnya.

Dia juga telah memberikan informasi kepada Presiden masih banyak aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme. Yaqut meminta pemerintah bertindak tegas kepada para ASN dan petinggi BUMN yang terindikasi paham radikalisme tersebut.

"Kita paham pemerintah ini terbentur dengan UU, tidak bisa asal pecat ASN yang terlibat dalam gerakan radikalisme, memutasi pun ada aturannya, karena UU ASN yang mengatur," katanya.

Yaqut mengatakan pihaknya akan mendorong Presiden setelah hiruk pikuk kontelasi politik ini bisa merivisi UU ASN sehingga bisa menjerat pejabat ASN dan BUMN yang terindikasi radikalisme.

Editor: Djibril Muhammad