Gugus Tugas: Ada 5 Tahapan Menuju Masyarakat Aman Covid-19 dan Produktif

JAKARTA, iNews.id – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan pemerintah daerah (pemda) tidak bisa secara langsung mengeluarkan kebijakan kenormalan baru (new normal) di tengah pandemi virus corona. Pemda wajib melakukan 5 tahapan sekaligus syarat agar masyarakat tidak terpapar Covid-19 secara ekonomi.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pertama tahap prakondisi. Tahapan awal yang dilakukan tiap daerah yaitu melakukan prakondisi dengan memberikan informasi yang holistik, jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Baca Juga

Horor! Israel Mengebom Depot Minyak Iran, Picu Kekhawatiran Hujan Beracun di Teheran

"Informasi tersebut antara lain mengenai pencegahan dan penanganan Covis-19. Penyampaian informasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif," katanya dalam konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Kedua, tahap timing. Tahapan yang menentukan tentang waktu kapan suatu daerah dapat dimulai aktivasi sosial ekonomi dengan memperhatikan data epidemiologi, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah, serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Ketiga, tahap prioritas. Tahapan ini dilakukan untuk memilih daerah atau sektor yang dapat dipulihkan kegiatan sosial-ekonomi secara bertahap dengan dilakukan simulasi agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Baca Juga

Tim Gugus Tugas Pusat Supervisi Penanganan Covid-19 di Kalsel

Keempat, tahap koordinasi pusat dan daerah. Tahapan ini penting terjadi konsultasi timbal balik, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sinergis dalam pengambilan keputusan.

Kelima, tahap monitoring dan evaluasi. Tahapan pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dari pelaksanaan, dari pemulihan aktivitas sosial-ekonomi.

Baca Juga

Doni Monardo Sebut Ada Daerah di Indonesia yang Tak Terpapar Covid-19

"Kami ingin menyampaikan, mengenai monitoring dan evaluasi peta risiko daerah. Sebagai contoh, untuk daerah zona hijau atau tidak terdampak, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk kabupaten-kota yang tidak terdampak. Adapun perubahan data dari 102 kabupaten-kota menjadi 92 kabupaten-kota tidak terdampak," ujar Wiku.

Perubahan data ini, dia memaparkan, terjadi berdasarkan evaluasi indikator kesehatan masyarakat. "Kami akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi zonasi secara mingguan setiap hari Senin," ucap Wiku.

Baca Juga