Guru Besar dan Akademisi se-Jabodetabek: Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan dengan Rekayasa Hukum!

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah guru besar dan akademisi dari berbagai universitas se-Jabodetabek menyatakan sikap dalam 'Seruan Salemba 2024'. Pernyataan disampaikan di Gedung Emeri, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Kamis (14/3/2024).

Dalam pernyataannya, mereka menyebut telah terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan cara rekayasa hukum. Praktik ini merusak demokrasi.

Baca Juga

Kakak dan Adik Kandung Lakukan Hubungan Sedarah hingga Miliki Bayi, Hebohkan Malaysia

"Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum (politisasi yudisial), yang makin meruntuhkan demokrasi," kata Guru Besar UI Sulistyowati Irianto saat membacakan Seruan Salemba 2024.

Sulis mengingatkan, konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali.

Baca Juga

Guru Besar UNJ Ikut Aksi Rawamangun Bergerak: Kampus Harus Bersuara yang Benar!

"Namun, amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan," kata Sulis.

Atas dasar-dasar tersebut, para guru besar menyampaikan sikap yang tertuang dalam 7 poin. Berikut isi lengkapnya:

(1) Mendesak penyelenggara negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas, yaitu bangsa dan negara;

(2) Mendesak dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu, dan berbagai peraturan perundangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak, dengan proses transparan dan akuntabel; serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat, dan hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang saja (oligarki);

(3) Mendukung parlemen (DPR RI) untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif agar dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Mendesak penghentian intimidasi terhadap warga negara, termasuk akademisi ketika menggunakan hak berekspresi dan mengingatkan pemerintah untuk mematuhi konstitusi dan negara hukum;

(5) Mengajak warga masyarakat luas agar menjadi warga negara yang paham serta sadar akan hak-haknya dan berani mempertanyakan kebijakan publik khususnya yang berdampak pada ketidakadilan;

(6) Mengajak para ilmuwan dari Sabang sampai Merauke untuk tetap bekerja keras menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan mengutamakan nilai etika, moral, serta budaya luhur yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa

(7) Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai musuh bersama.

Editor: Reza Fajri