Guru Besar dan Civitas UMJ Tuntut Presiden Junjung Tinggi Moral dan Etika Demokrasi

JAKARTA, iNews.id - Segenap guru besar dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral dan menjunjung tinggi nilai moral dalam menyelenggarakan negara. Dengan demikian negara bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu perwakilan dan Guru Besar UMJ Ibnu Sina Chandranegara menjelaskan, desakan itu dilayangkan dengan didasari atas perkembangan kebangsaan terkini.

Baca Juga

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dari Saudara Menjadi Rival...

"Telah terjadi krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial dan darurat kenegarawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Ibnu saat jumpa pers di Plaza FISIP UMJ, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

"Menuntut presiden untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika demokrasi dan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik KKN serta perbuatan tercela lainnya," imbuhnya.

Baca Juga

Pemimpin Bangsa Mabuk Kekuasaan, Civitas Akademika UM Ketuk Hati Jokowi Dengarkan Seruan

Dia mengatakan, pemilu sejatinya dilakukan sebagai sarana demokratis untuk mencapai harapan setiap warga negara yang berdaulat. Namun, dia merasa, dalam pemilu kali ini telah terjadi demoralisasi melalui praktik sejumlah penyelenggara negara yang tidak netral.

"Kini, justru terjadi berbagai bentuk demoralisasi, melalui praktik-praktik ketidaknegarawanan dari berbagai penyelenggara negara yang tidak netral, keberpihakan, dan manipulatif," ujar Ibnu.

Pemimpin negara yang seharusnya menjadi teladan bagi warga negara, kata Ibnu, justru tidak mampu menjadi contoh. Bahkan, sikap yang tidak netral dilakukan dengan berbagai pembenaran.

"Kami menilai, hal yang demikian itu akan mendegradasi pemilu sebagai sarana daulat rakyat menjadi sarana pembuat pilu. Kondisi ini mengguncang batin dan nurani kami sebagai cendekiawan," ucapnya.

Editor: Reza Fajri