Gus Fahrur Minta Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Dikaji Ulang

JAKARTA, iNews.id -Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau disapa Gus Fahrur berharap agar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas membahas ulang pencabutan izin pondok pesantren (ponpes) Shiddiqiyyah. Terutama dengan melibatkan sembilan kiai yang tergabung dalam Majelis Masyayikh. 

Diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Majelis Masyayikh memiliki enam tugas yaitu: pertama, menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren. 

Baca Juga

8 Operasi Delta Force Paling Hebat, dari Penangkapan Saddam Hussein hingga Nicolas Maduro

Kedua, memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren. Ketiga, merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren. 

Keempat, merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pesantren. Kelima, melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu.

Baca Juga

Salat Idul Adha Beda Hari, NU dan Muhammadiyah Jateng Ajak Umat Islam Jaga Persatuan

Keenam, memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah santri yang dikeluarkan pesantren.

"Saya berharap ada keputusan yang tepat dan bijaksana, mungkin ada tahapan yang perlu dilakukan. Majelis masyayih bisa diajak bicara juga," kata Gus Fahrur, Jumat (8/7/2022).

Menurutnya Menag perlu memperhatikan nasib ribuan santri yang tidak mudah dipindahkan secara mendadak dan mereka tidak bersalah. Dengan demikian, dia berharap pencabutan itu hanya bersifat sementara.

"Saya menyerahkan sepenuhnya terhadap kebijakan Kemenag. Namun perlu dilakukan penilaian secara obyektif toh tersangka sudah ditahan oleh polisi, apakah masih perlu mencabut izin operasional pesantrennya," kata dia.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq