Gus Ipul Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat di UI Tak Sentuh Kawasan Hutan Kota
JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan kawasan hutan kota. Dia menyebut, lahan yang disiapkan berada di sisi kawasan UI yang berbatasan langsung dengan hutan kota.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul sekaligus merespons polemik mengenai lokasi lahan pembangunan Sekolah Rakyat yang disebut-sebut berada di kawasan hutan kota UI.
Sebelumnya, Gus Ipul bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Salah satu pembahasan dalam pertemuan itu adalah kesiapan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di UI.
“Enggak, jadi itu salah. Jadi di bagian kota, tapi sisi yang dengan hutan. Jadi berhimpitan. Jadi hutan kotanya itu tetap hutan kota, dan tanahnya UI di sisi Jakarta yang berhimpitan dengan hutan kota,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Gus Ipul menambahkan, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan UI.
Dia menegaskan, proses administrasi tersebut masih panjang dan harus dipastikan kesesuaiannya sebelum pembangunan dilakukan.
“Pernyataan saya kan ada gitu juga. Pernyataan saya, coba buka deh, akan dilihat kesesuaian administrasinya. Baru KPKS dulu apa-apa itu. Nah, kita lihat judulnya, tapi pernyataan saya, coba deh yang rilis itu. Ini kan kesesuaian administrasinya masih panjang,” kata dia.
Dia menceritakan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat bermula dari permintaan Kemensos kepada UI untuk menyediakan lahan. Pihak kampus kemudian menawarkan beberapa lokasi, yakni Rawamangun seluas 1,5 hektare, Cawang 1,5 hektare, serta kawasan kampus UI Depok yang berada di sisi Jakarta.
Menurutnya, lahan di Rawamangun dan Cawang belum mencukupi kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan menampung lebih dari 3.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
“Jadi itu, gini, bermula dari permintaan saya kepada UI. Permintaan kami Kemensos kepada UI, apa ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun sekolah rakyat. Dia menawarkan di beberapa tempat. Satu ada di Rawamangun 1,5 hektare. Ada di Cawang, 1,5 hektare. Nah, ada di UI. Yang di kampus Depok itu ada yang sisi Jakarta, tapi berhimpitan dengan hutan-kota. Nanti bisa menjadi bagian dari hutan-kota, kan menarik gitu. Awalnya gitu,” ucapnya.
Dia memastikan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di lokasi yang melanggar aturan maupun rawan bencana. Dia menyebut setiap lokasi pembangunan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Tapi, yang jelas, sekolah rakyat tidak akan dibangun di daerah-daerah yang melanggar aturan, rawan bencana. Udah ada ketentuannya itu. Kita sudah membangun 100 titik hari ini, itu rumit sekali persyaratannya. Nggak ada satupun yang boleh dilanggar. Panjang itu syaratnya, nggak asal bangun,” tuturnya.
Gus Ipul menuturkan, pemenuhan berbagai persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), membutuhkan waktu cukup panjang. Prosesnya bahkan bisa berlangsung hingga satu tahun.
“Rata-rata itu nggak cukup 6 bulan sampai 7 bulan. Ada yang setahun baru cukup saat-saatnya. Karena ada syarat amdal, ada syarat ini, syarat itu. Banyak banget. Kan nggak bisa kita langsung main pasang, main bangun,” ucapnya.
Gus Ipul mengatakan, dirinya bersama Pramono dan pihak UI memiliki pandangan yang sama bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.
“Intinya kita setuju pendapat yang mengatakan kita tidak akan membangun di hutan kota. Dan tidak bisa sekolah rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan. Itu tolong ditegesin. Dan nanti kita sudah bangun di 100 tempat. Rumit,” kata Gus Ipul.
Dia juga menyambut masukan dan kritik terkait rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan diskusi bersama.
“Nggak apa-apa. Saya senang saja. Ya, ini kan jadi bahan diskusi bersama juga. Ya, kita terima kasih lah. Kritik sarannya, terima kasih. Saya sama dengan UI dan pak Pram. Ya, kita juga menolak kalau hutan kota,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak setuju jika hutan kota Universitas Indonesia (UI) dialihfungsikan untuk pembangun Sekolah Rakyat. Penolakan tersebut disampaikan Pramono menyusul rencana Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan membangun sekolah rakyat di kawasan Hutan Kota UI.
Pramono mengatakan, pihaknya sangat tidak keberatan jika UI menyerahkan pengelolaan hutan kotanya kepada DKI Jakarta. Sebab, Jakarta saat ini masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau.
"Karena memang sekarang ini kan perguruan tinggi kalau harus mengelola hutan kota seperti itu tentunya berat. Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan, secara prinsip. Bahkan Jakarta sedang memerlukan untuk ruang terbuka hijau (RTH) lebih banyak," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Terpisah, Universitas Indonesia (UI) menegaskan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI. Lahan yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut berada di area kampus sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, tetapi bukan bagian dari kawasan hutan kota.
Direktur Direktorat Hubungan Masyarakat, Publikasi, dan Informasi (DHMPI) UI, Erwin Panigoro, menegaskan komitmen kampus untuk tetap menjaga kelestarian kawasan hutan kota.
“Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” ujar Erwin, Selasa (17/11/2026).
UI menyatakan mendukung program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Dukungan itu sejalan dengan mandat UI sebagai perguruan tinggi negeri dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, riset dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Editor: Aditya Pratama