Gus Jazil: Jokowi Jadi Pengguna Pertama, Bukti Vaksin Covid-19 Aman
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai, kesiapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai yang pertama menggunakan vaksin Covid-19 mematahkan spekulasi sebagian kalangan yang masih mempertanyakan keamanan vaksin Sinovac asal China. Saat ini yang terpenting, bagaimana pengedaran vaksin bisa dipercepat sehingga kondisi sosial masyarakat segera pulih dan ekonomi kembali bergerak.
"Kalau Presiden jadi orang pertama yang bakal menggunakan vaksin, itu luar biasa. Ini menjadi contoh sekaligus mematahkan dugaan vaksin itu tidak aman. Ternyata Presiden saja menggunakan. Itu artinya vaksin aman untuk dipakai, tidak ada efek samping buktinya Presiden pakai," ujar Gus Jazil-sapaan akrabnya, Rabu (16/12/2020).
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mendorong agar vaksin Covid-19 yang saat ini sudah tersedia segera dipercepat proses uji klinis dan juga izin edarnya sehingga masyarakat dapat memiliki kepastian.
"Itu menjadi harapan ketika ada kepastian kapan vaksin yang sudah sekian lama disimpan ini akan diedarkan. Ini menjadi harapan yang positif sehingga menimbulkan apa namanya semangat, optimisme publik. Kalau sudah ada waktunya dan diajarkan segera dipublikasi sekuat mungkin siapa-siapa yang sudah divaksin," tuturnya.
Karena jumlah yang terbatas, Gus Jazil meminta pemerintah untuk membuat skala prioritas dengan mengacu pada data yang valid. Kendati vaksin belum tercukupi untuk semuanya, tetapi sebagian sudah bisa diterima masyarakat.
"Vaksin ini sasarannya harus tepat. Pertama kepada orang yang rentan. Kedua bagaimana dengan pemberian vaksin bisa menggerakkan ekonomi dalam satu daerah. Jadi nanti Kementerian Kesehatan bisa menilai mana yang harus segera mendapatkan vaksin," katanya.
Terkait penggratisan vaksin seperti disampaikan Jokowi, Gus Jazil mengatakan pemerintah harus menghitung dengan jelas berapa biaya yang dibutuhkan. Namun, menurutnya karena vaksinasi dibutuhkan biaya besar, jika diberlakukan secara nasional maka pihaknya justru mengusulkan tidak semua digratiskan. Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi, tidak perlu gratis.
"Karena negara ini kan sedang kekurangan anggaran, sedang krisis sehingga tidak semua harus gratis kalau saya. Apalagi kalau uangnya dari mana itu gratis? Berapa besar yang harus digratiskan? Itu harus dihitung secara transparan," ujar Gus Jazil.
Editor: Donald Karouw