Gus Yaqut Tolak Jadi Saksi 3 Terdakwa Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
JAKARTA, iNews.id - Mantan Menteri AgamaYaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lain dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Dia beralasan tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat ketiga terdakwa tersebut.
Penolakan itu disampaikan Gus Yaqut saat Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaannya menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Adapun tiga terdakwa tersebut yakni mantan staf khusus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
"Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya," kata Gus Yaqut, Rabu (18/11/2026)
Sementara itu, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi dalam persidangan tersebut.
Tim kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan alasan kliennya tidak bersedia memberikan kesaksian. Selain merasa tidak memiliki keterkaitan dengan ketiga terdakwa, kondisi kesehatan Gus Yaqut juga menjadi pertimbangan.
"Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia," ujar Mellisa.
Diketahui, Gus Yaqut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
JPU menyebut nilai kerugian negara tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 di Kementerian Agama.
Dalam dakwaannya, JPU menyebut Gus Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Ishfah Abidal Aziz, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba.
Mereka diduga melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian tersebut disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.
"Dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis," ujar JPU.
JPU juga menduga perbuatan tersebut memperkaya Gus Yaqut sebesar 271.500 dolar AS. Selain itu, sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga diperkaya Rp478.173.058.166,41 dan Koperasi Perahu sebesar 26.500 dolar AS.
Editor: Donald Karouw