Hadiri Bimbingan Teknis Kader Perindo, Ketua KPK Ingatkan Biaya Politik Mahal Jadi Asal Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Firli Bahuri menyebutkan biaya politik yang mahal dalam perhelatan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres menjadi salah satu akar ataupun asal muasal tindakan korupsi. Dorongan korupsi karena ada syarat timbal balik saat tokoh politik terpilih.

Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam diskusi sesi kedua bimbingan teknis Partai Perindo 2021 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia pada Jumat (10/12/2021) di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Menlu AS Disebut Keceplosan Proposal 28 Poin Perdamaian Ukraina Adalah Pesanan Rusia

Firli Bahuri membahas korupsi dalam tema besar Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran.

"Dari hasil survei kita, semua biaya politik kita sangat mahal. Kami melaksanakan survei karena ingin tahu mengapa para calon pemimpin daerah dan caleg maju ke Pileg dan Pilkada padahal uang tidak cukup atau minus. Rupanya mereka mendapatkan pinjaman dari sponsor," ujar Firli Bahuri.

Baca Juga

5 Pebulu Tangkis Legendaris Indonesia yang Paling Ditakuti di Dunia, Nomor 2 Raja All England

Dia menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan internal KPK disebutkan 82,3 persen hasil survei Pilkada dibiayai sponsor dan donatur.

"Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91 persen, dekat dengan penguasa 87 persen, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81 persen," kata Firli Bahuri.

Firli Bahuri mengungkapkan dari pihak sponsor inilah yang nantinya meminta bagian proyek dari sejumlah program anggaran pemerintah daerah untuk calon legislatif atau pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat.

"Jadi jika kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka APBN harus sepenuhnya untuk rakyat, tidak boleh satupun di korupsi," kata Firli Bahuri.

Dia menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka, sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 Triliun.

"Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tutur Firli Bahuri.

Dia memberikan contoh kebiasaan yang ada saat ini apabila para pelaku usaha mau izin harus melakukan suap, harus ada gratifikasi. Jika tidak ada uang maka tidak ada izin yang keluar dari eksekutif dan legislatif.

"Apakah regulasi kita sudah cukup efektif untuk tidak membuat ada tindakan koruptif. Apakah tata kelola anggaran kita sudah mampu mencegah tindakan korupsi," kata Firli Bahuri dengan nada bertanya.

Dia menganalogikan pemberantasan korupsi itu seperti permainan orkestra, di seluruh kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi adalah musuh kita bersama. Seperti masyarakat melawan Covid-19, maka Firli Bahuri mengajak masyarakat bersama-sama melawan korupsi. 

"Jadi tugas pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja tapi seluruh masyarakat. Kalau seluruh masyarakat bersatu melawan korupsi maka dalam setahun bisa diberantas seluruh korupsi di Indonesia," kata Firli Bahuri.

Firli Bahuri menekankan seluruh partai politik harus menekan pakta integritas bebas korupsi untuk mewujudkan pilkada bebas korupsi.

"Bagaimana mengehentikan korupsi di seluruh sendi kehidupan bangsa bernegara. Dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi anggaran tidak boleh ada korupsi. Jika kita tidak menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah contoh sebagai orang baik," kata Firli.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq