Haedar Nashir: Pemilu Jangan Buat Retak Bangsa

MALANG, iNews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan kepada segenap rakyat Indonesia agar pemilihan umum (pemilu) jangan sampai membuat retak sebagai bangsa. Dia mengatakan, selama ini persatuan menjadi kekuatan Indonesia.

“Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini sangat besar, yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada negeri muslim yang memberi toleransi yang begitu baik, selain Indonesia. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, jangan dirusak,” kata Haedar di sela acara kajian Ramadan DPW Muhammadiyah Jawa Timur dan buka bersama di Malang, Sabtu (18/5/2019).

Kontraktor AS di Balik Alligator Alcatraz Kandidat Terdepan Proyek Bantuan Gaza

Sejak Indonesia mengamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kata Haedar Nasir, ada satu ayat yang ditambahkan, yang dulu tidak ada di UUD asli, yakni Indonesia negara hukum. Kepada mereka yang dulu terlibat dalam amandemen, Haedar Nashir meminta untuk membaca kembali amandemen tersebut.

Bahwa Indonesia, negara hukum, artinya menyelesaikan segala masalah lewat hukum. Penegak hukum juga harus adil dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

“Ketika kita menjunjung tinggi politik nilai, kita akan berhadapan dengan politik yang pragmatis-oportunistik. Dalam bahasa lain, yakni politik jahiliyah atau politik ketertinggalan dan keterbelakangan secara nilai. Kita ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam untuk memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membangun umat terbaik dan menjadi bangsa unggulan,” tuturnya.

Haedar mengatakan, di usia kemerdekaan ke-73 Indonesia, perlu ada progres yang terus-menerus. Selain itu, di tengah polarisasi kehidupan Bangsa Indonesia usai pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan semua pihak untuk mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman.

“Semua proses itu juga harus berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku,” ucapnya.

Pada 18 April lalu, Muhammadiyah telah mengeluarkan sikap resmi yaitu mengajak seluruh warga negara dan bangsa untuk berpijak di atas hukum dan konstitusi. “Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga,” ujarnya.

Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, KH Saad Ibrahim, dalam sambutannya menyampaikan, di tengah dinamika kehidupan kebangsaan ini, pihaknya menangkap momentum dengan mengangkat tema “Mewujudkan Khairu Ummah” pada kajian Ramadan 1440 H. Agenda tahunan tersebut dihadiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Timur.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Fauzan mengatakan, kajian Ramadan ini dijadikan sebagai ajang konsolidasi Persyarikatan Muhammadiyah. “Diselenggarakannya pengajian ini dalam rangka memperkuat Muhammadiyah menjadi aktor yang lebih mencerahkan di daerah masing-maisng,” katanya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil