Hakim MK Enny Setuju Batas Usia Capres-Cawapres di Bawah 40 Tahun: Minimal Jabat Gubernur

JAKARTA, iNews.id - Dua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setuju batas usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun. Namun, keduanya memiliki berbeda pendapat terkait persyaratan atau occuring opinion.

Salah satunya Hakim MK Enny Nurbaningsih. Dia menyetujui kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres dan cawapres, namun minimal harus pernah menjabat gubernur.

Baca Juga

Kim Jong-un Tembakkan Rudal Jarak Jauh setelah Kapal Selam Nuklir AS Masuk Korea Selatan

"Saya memiliki alasan berbeda dalam mengabulkan sebagian dari petitum pemohon, yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang," ujar Enny di Gedung MK, Senin (16/10/2023).

Oleh karena itu, kata Enny, jabatan struktural gubernur dianggap memiliki peran dan tanggung jawab yang hampir serupa dengan presiden. Sehingga berbeda dengan wali kota.

Baca Juga

MK: Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres meski Belum 40 Tahun, Ini Pertimbangannya

"Namun sesuai dengan tingkatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka dalam konteks ini gubernur sebagai kepala daerah otonom dan juga wakil pemerintah pusat yang relevan untuk mendekat pada level penyelenggara urusan pemerintahan yang lebih tinggi," katanya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiel Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.

Baca Juga

Putusan Lengkap MK Kabulkan Kepala Daerah Bisa Maju Capres-Cawapres meski Usia Belum 40 Tahun

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, (16/10/2023).

Baca Juga

MK Kabulkan Batas Usia Capres-Cawapres Minimal 40 Tahun atau Pernah Jadi Kepala Daerah

Dalam konklusinya, Anwar menyatakan MK berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Selain itu, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

"Permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian," katanya.

Baca Juga

3 Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Jadi 35 Tahun Ditolak, Partai Perindo: MK Buktikan Konsistensinya

Editor: Rizky Agustian