Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Ditahan di Rutan KPK

JAKARTA, iNews.id - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH) menjadi tersangka suap pengurusan perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Itong Isnaeni Hidayat di Rutan KPK Kavling C1.

"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan di Rutan terhitung sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/01/2022) malam.

Baca Juga

Siapa Anke Gowda? Pensiunan Pekerja India yang Buka Perpustakaan dengan 2 Juta Buku

Sedangkan dua tersangka lainnya ditahan terpisah. Pengacara Hendro Kasiono (HK) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian panitera Hamdan ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. 

"KPK sangat prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi terlebih melibatkan seorang hakim dan panitera pengadilan yang notebene adalah seorang aparat penegak hukum." tuturnya.

Baca Juga

KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat Tersangka Suap

Sebelumnya KPK memeriksa lima orang dari Surabaya, Jawa Timur yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dari lima orang itu hanya tiga yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga

Itong Isnaeni, Hakim PN Surabaya yang Ditangkap KPK Punya Harta Rp2,1 Miliar

Pengacara Hendro Kasiono (HK) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Sedangkan penerima suap yakni Itong Isnaeni Hidayat(IIH) serta Hamdan (HD).

Nawawi mengatakan, HK disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara sebagai penerima yakni HD dan IIH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Reza Yunanto