Hakim Tanyakan Pekerjaan Jokowi, Terungkap di KTP Masih Tertulis Presiden RI
JAKARTA, iNews.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersaksi dalam sidang kasus dugaan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Dalam persidangan, terungkap kolom pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jokowi masih tertulis Presiden Republik Indonesia (RI).
Hal itu terungkap saat Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menanyakan identitas Jokowi sesuai data yang tercantum dalam KTP. Hakim terlebih dahulu mengonfirmasi nama, tempat lahir, hingga tanggal lahir Jokowi.
"Kemudian untuk pekerjaan?" tanya Christina kepada Jokowi.
"Wiraswasta," jawab Jokowi.
Christina kemudian mengonfirmasi kembali jawaban tersebut. Sebab, dalam KTP yang diperlihatkan di persidangan, kolom pekerjaan Jokowi tercantum sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
"Wiraswasta. Kalau di sini tertulis di KTP sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, betul ya?" ucap Hakim Christina.
"Betul, Yang Mulia," jawab Jokowi.
Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.
Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Analisis tersebut, menurut jaksa, dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen.
Hasil analisis itu disebut digunakan untuk mendukung tudingan ijazah S-1 Jokowi tidak asli.
Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ITE, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Editor: Rizky Agustian