Hakim Terpapar Covid-19, Sidang Putusan Azis Syamsuddin Ditunda

JAKARTA, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang putusan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Sidang ditunda karena ada hakim yang terpapar Covid-19.

Anggota Majelis Hakim Fahzal Hendri menjelaskan sidang vonis untuk Azis Syamsuddin ditunda hingga Kamis tanggal 17 Februari 2022. Dia mengatakan dua hakim lainnya yang memimpin jalannya sidang putusan Azis Syamsuddin sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.

Baca Juga

Trump Janjikan Rp33 Juta Per Warga AS dari Memungut Tarif Negara-negara Lain

"Rencana kita hari ini (putusan) tapi ternyata ketua majelisnya pulang ke Makassar di sana terpapar. Jadi sakit, ini baru saya konfirmasi juga Hakim Ad Hoc Pak Jaini Bashir juga sakit sudah dua hari sepertinya terpapar Covid-19," kata Hakim Fahzal di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/2/2022).

Hakim Fahzal sebelumnya sempat membuka sidang dengan agenda pembacaan amar putusan untuk terdakwa Azis Syamsuddin sebelum akhirnya ditunda. Kata Fahzal, sidang ditunda hingga Kamis tanggal 17 Februari 2022.

Baca Juga

Azis Syamsuddin Hadapi Sidang Putusan Suap Pengurusan Perkara Hari Ini

"Oleh karena itu, maka saya diinformasikan dan supaya menyampaikan ke JPU dan PH, beliau, ketua majelis hakim sekaligus Ketua PN Muhammad Damis supaya persidangan ini ditunda hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, ya mudah-mudahan bisa berjalan," tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengagendakan sidang putusan untuk terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin hari ini, Senin (14/2/2022). Azis bakal divonis terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Azis Syamsuddin telah dituntut empat tahun dan dua bulan penjara serta denda sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan oleh tim jaksa penuntut pada KPK. Azis juga dituntut untuk dicabut hak untuk dipilih jabatan publik/politis selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.