Harga Beras Naik, Puan Maharani Dorong Pemerintah Buat Pengendalian demi Jaga Ekonomi Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah pusat dan daerah mengendalikan harga beras di pasaran yang kini tengah meroket tajam. Dia menekankan diperlukan tindakan yang cepat dan tepat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia di tengah tantangan ekonomi.

"Beras adalah salah satu makanan pokok di Indonesia, dan kenaikan harga beras dapat mempengaruhi harga pangan secara keseluruhan yang semakin berdampak pada masyarakat," kata Puan, Rabu (6/9/2023).

Bos Google: Jangan Membabi Buta Percaya pada AI

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui sebanyak 86 kota mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan ini juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat secara year on year pada Agustus 2023 sebesar 3,27%. Kenaikan itu terjadi karena adanya kenaikan harga gabah baik GKP (Gabah Kering Panen) maupun GKG (Gabah Kering Giling).

Dia menilai kenaikan harga beras merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan cermat oleh pemerintah. Menurutnya, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga stabilitas harga beras, melindungi masyarakat yang rentan, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk semua orang.

Gagal Panen akibat Kekeringan, Harga Beras Naik di Indramayu

"Kenaikan harga beras di sejumlah kota di Indonesia dapat memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Harus ada respons cepat dari pemerintah untuk mengendalikan harga beras sesegera mungkin, sehingga kenaikan ini tidak akan berdampak pada kenaikan harga pangan lainnya,” tuturnya.

Mantan Menko PMK ini juga meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memperhatikan komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai rawit dan cabai merah. Dengan antisipasi yang tepat, diharapkan persoalan tidak berlarut-larut sekaligus untuk mencegah harga bahan pokok lain mengalami kenaikan harga.

Harga Beras di Indramayu Melambung, Medium dan Premium Naik Rp2.000 per Kg

"Pemerintah harus memastikan bahwa pemantauan pasar bersifat aktif, melibatkan pengawasan harga, stok, dan ketersediaan beras di pasar lokal dan nasional. Informasi yang akurat dan real-time adalah kunci dalam mengambil keputusan yang tepat," tegas Puan.

“Jika harga komoditas lainnya ikut naik akibat tingginya harga beras di pasaran, tentunya ini akan semakin mempersulit rakyat, terutama masyarakat dari kalangan ekonomi kecil. Hal ini harus dicegah,” imbuh dia.

Di sisi lain, Puan merinci dampak negatif lain yang akan terjadi apabila seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat, khususnya kalangan berpendapatan menengah dan rendah.

"Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini dapat menjadi beban finansial yang besar dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan. Mereka mungkin harus mengurangi konsumsi bahan makanan lainnya demi mengakomodasi kenaikan harga beras," ujar Puan.

Kenaikan harga beras juga sempat disorot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar cadangan beras tersedia minimal 2 juta ton hingga akhir tahun untuk mengendalikan harga beras. Bahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana mengimpor beras dari India untuk mengantisipasi berkurangnya cadangan beras tanah air.

"Banyaknya lahan pertanian yang gagal panen akibat kekeringan di musim kemarau panjang ini menjadi salah satu penyebabnya. Kami mendorong pemerintah untuk menguatkan sistem pertahanan pertanian di tengah musim kemarau," katanya.

Editor: Faieq Hidayat