Hasan Nasbi soal Makalah MBG Nobel Perdamaian Catut Prabowo: Bukan dari Pemerintah

JAKARTA, iNews.id – Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan makalah (paper) yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih Nobel Perdamaian 2026 bukan berasal dari pemerintah. Makalah tersebut juga mencatut nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis.

"Kayaknya bukan dari pemerintah itu, saya rasa enggak ada dari pemerintah, entah siapa itu kita harus cek," tegas Hasan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Baca Juga

Pemerintah Investigasi Makalah MBG Catut Nama Prabowo untuk Nobel Perdamaian

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan pemerintah tengah menginvestigasi dokumen yang diunggah di laman papers.ssrn.com tersebut.

"Lagi diinvestigasi," kata Qodari di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga

BRIN Perkuat Diplomasi Sains RI-Jepang, Hadirkan Peraih Nobel Kimia Susumu Kitagawa

Makalah itu berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth.

Selain mencantumkan nama Prabowo, dokumen tersebut juga melampirkan surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Nomor ND/KIE/001/I/2026.

Baca Juga

Dikritik gegara Nobel Perdamaian, Norwegia Tolak Undangan Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza 

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irawan mengatakan pihaknya masih memverifikasi keaslian surat tersebut.

"Ya itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ. Terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu, sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana, kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ujar Benni.

Baca Juga

Maria Machado Serahkan Nobel Perdamaian ke Trump saat Bertemu di Gedung Putih

Kemendagri juga melakukan klarifikasi internal terkait dugaan keterlibatan seorang pegawai yang namanya tercantum dalam makalah tersebut.

"Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Ditjen Polpum, nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal (Dirjen Polpum). Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi, saya belum dapat update," katanya.

Baca Juga

Trump Ungkit Hadiah Nobel Perdamaian Lagi, Sebut Norwegia Bodoh

Tak hanya itu, Benni mengungkapkan makalah tersebut juga menyertakan surat berkop Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Namun, berdasarkan hasil konfirmasi, IPDN membantah pernah menerbitkan dokumen tersebut.

"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," tutupnya.

Editor: Rizky Agustian