Hasil Rakernas PDIP, Ajukan Megawati Jadi Ketum Periode 2025-2030

JAKARTA, iNews.id - Pengurus PDI Perjuangan seluruh Indonesia kembali meminta kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum partai untuk periode 2025-2030. Megawati dinilai bisa memberi solusi untuk persoalan bangsa.

Permintaan itu disampaikan dan menjadi salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Siapa Panglima Militer Terbaik Sepanjang Masa?

“Rakernas V Partai setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia memohon kesediaan Prof DR Megawati Soekarnoputri untuk dapat diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Periode 2025-2030 pada Kongres VI tahun 2025,” kata Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi eksternal.

Puan membacakan naskah rekomendasi Rakernas V, di hadapan seluruh peserta sidang penutupan. Selain itu, Puan menyampaikan bahwa Rakernas V Partai telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara, baik nasional maupun internasional.

Megawati: Orang-orang di PDI Perjuangan Tak Pernah Goyang dengan Intervensi

Berbagai persoalan tersebut di atas mengandung potensi kerawanan yang harus dicermati langkah mitigasinya agar tidak menciptakan krisis. Rakernas V memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan Partai di dalam menghadapi transisi pemerintahan ke depan.

Rakernas memberikan kewenangan penuh kepada Megawati untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan ke depan.

Simpatisan PDI Perjuangan Bawa Obor Api Abadi dari Mrapen Jateng ke Jakarta

“Oleh karena itu Rakernas V Partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menentukan sikap politik Partai terhadap pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, hasil rekomendasi Rakernas PDIP ke-V mengeluarkan beberapa rekomendasi, untuk diserahkan Megawati Soekarnoputri. Salah satu hasil Rakernas itu menyebut Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk sepanjang sejarah di Indonesia.

"Rakernas V Partai menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Buruknya Pemilu 2024 karena penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang.

"Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu," ujar Puan.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq