Hasto Ditahan KPK, Pengacara: Bukan Akhir, Justru Permulaan Perlawanan

JAKARTA, iNews.id - Pengacara Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menegaskan akan melakukan perlawanan setelah kliennya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu merupakan langkah awal perlawanan dari pihaknya. 

"Saya kira, pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami," ucap Maqdir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Baca Juga

4 Tantangan Masa Depan Kota Gaza Pascaperang, dari 700.000 Ton Sampah hingga Kelaparan

Maqdir menyebut, kasus yang menjerat buronan Harun Masiku tidak ada kaitannya dengan Hasto. Menurutnya, apa yang dituduhkan kepada kliennya tidak ada bukti. 

"Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya," tuturnya.

Baca Juga

PDIP Tak Tunjuk Sekjen Baru usai Hasto Ditahan: Komando Dikendalikan Langsung Megawati

Sebelumnya, KPK resmi mengumumkan penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Untuk kepentingan penyidikan, Hasto akan ditahan di rutan KPK mulai Kamis (20/2/2025).

Baca Juga

Jubir PDIP Setuju Tagar Indonesia Gelap, Singgung Kasus Hasto Tebang Pilih

"Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025). 

Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli. 

Baca Juga

Hasto Ditahan KPK, Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retreat ke Magelang

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama