Hasto Divonis 3,5 Tahun Penjara, Djarot: Pergantian Sekjen PDIP Hak Prerogatif Megawati

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menyebut posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) masih dijabat Hasto Kristiyanto meski telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurutnya, posisi Sekjen PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum (Ketum), Megawati Sukarnoputri dan akan diputuskan melalui kongres.

Gali Kebun untuk Kolam Renang, Pria Ini Temukan Harta Karun Emas Senilai Rp13,3 Miliar

"Kalau posisi Sekjen, nanti kita tunggu di Kongres Karena posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen PDI Perjuangan, Pergantian Sekjen nanti kita tunggu di Kongres. Tapi harus bawa dan keputusan Rakernas yang kemarin itu," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025).

Djarot menambahkan, Kongres PDI Perjuangan yang rencananya digelar tahun ini akan mengukuhkan Megawati Sukarnoputri sebagai ketua umum periode 2025-2030.

Kader PDIP Peringati Peristiwa Kudatuli, Tabur Bunga di Depan Kantor DPP

"Kongres tinggal mengukuhkan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan 2025-2030 tetap Ibu Megawati Sukarnoputri. Itu adalah suara dari basis dan kemudian itu juga rekomendasi internal dari Rakernas, sehingga kalau pun nanti ada Kongres itu tinggal pengukuhan saja. Dan pada Ibu Ketua Umum diberikan kewenangan hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan DPP PDI Perjuangan termasuk Sekretaris Jenderal," katanya.

Djarot menekankan bahwa posisi Sekjen PDIP belum ada pergantian dan akan menunggu hasil kongres. Namun, dia tidak merinci kapan kongres PDIP akan dilakukan meski tahun ini.

"Sampai sekarang masih tetap sebagai Sekjen dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil Kongres. Kapan hasil Kongresnya? Kan gitu kan pertanyaanmu? Ya ditunggu saja yang penting itu tahun 2025 dan menurut Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga jadwal Kongres yang menentukan adalah ketua umum," ucap Djarot.

"Tahun ini, bisa bulan depan, bisa bulan depannya lagi Itu tergantung dari kapan yang paling tepat Dilaksanakan sesuai dengan Perintah Ketua Umum Karena Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegaskan dalam memvonis Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto murni berpegang pada fakta persidangan. Majelis hakim membantah adanya tekanan politik dalam menangani perkara tersebut.

"Menimbang bahwa majelis hakim perlu menegaskan dengan tegas, bahwa seluruh pertimbangan dan putusan majelis dalam perkara ini didasarkan semata-mata pada fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, keterangan saksi di bawah sumpah, barang bukti yang diajukan, keterangan terdakwa, dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Hakim Anggota, Sunoto, membacakan pertimbangan putusan Hasto, Jumat (25/7/2025).