Hasto: PDIP Siap jadi Oposisi Pemerintah

JAKARTA, iNews.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. PDIP pernah menjadi oposisi usai Pemilu 2004 dan 2009.

Hasto mengatakan, berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

AS Ketar-ketir ketika Kapal Induk Generasi Terbaru China Mulai Beroperasi, Berikut 5 Kehebatannya

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara salah satu televisi, Rabu (14/2/2024).

Lebih lanjut, dia menyebut, bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket.

PDIP Usul TPN Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Khusus Investigasi Kecurangan Pilpres 2024

Ketika itu, katanya, muncul kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.

Respons PDIP soal Jokowi Minta Sri Sultan HB X Jembatani Pertemuan dengan Megawati

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai.

“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakay sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.

“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” katanya.

Diketahui, hasil hitung cepat atau quick count versi Charta Politika, pasangan capres-cawapres nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 57,79 persen pada hari ini hingga pukul 10.26 WIB. Suara yang masuk 98,4 persen.

Lalu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 25,70 persen dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,50 persen.

Editor: Faieq Hidayat