Hasto Sebut Pemilu 2024 Diwarnai Praktik-Praktik Tak Benar, Prinsip Demokrasi Dilanggar

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan prinsip demokrasi dan kejujuran dalam Pemilu 2024 telah dilanggar. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Forum Mimbar Bebas yang digelar Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR).

“Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktik-praktik yang tidak benar, sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK (Jusuf Kalla) mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal,” ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3/2024).

Baca Juga

Analis: Stok Rudal Iran Melimpah Membuat Israel Ketar-ketir!

Hasto menilai, Sekber F-PDR dapat menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 serta mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.

“Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar,” kata dia.

Baca Juga

Tim Khusus TPN Kumpulkan Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu, Hasto Yakin Hak Angket Segera Bergulir

Hasto mengatakan pihaknya mendukung prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society untuk terus bergerak. 

“Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spriritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik,” ujar Hasto.

Baca Juga

Hasto: Banyak Temuan Kecurangan Pemilu 2024 yang Dilakukan Secara Sistematis dari Hulu ke Hilir

“Pernyataan-pernyataan kritis dari para guru besar, para tokoh-tokoh civil society itu dikatakan sebagai residu politik. Apalagi itu dikatakan di hadapan Panglima TNI dan juga Kapolri. Sehingga ketika (ada pernyataan) residu politik inilah akhirnya malah menyulut berbagai pergerakan-pergerakan yang masif dari kelompok civil society,” katanya.

PDIP, kata Hasto, akan selalu hadir ketika diundang dalam acara memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter. 

Baca Juga

Jokowi Minta Laporkan Kecurangan Pemilu, Hasto: Hanya Sikap Normatif Kepala Negara

“Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika Ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto sampai kantor PDI saat itu dilakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka rakyat kemudian bergerak,” kata dia.

Editor: Rizky Agustian