Hasto Tegaskan Sikap PDIP soal Wapres Pengganti Gibran Diputuskan Megawati

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, kebijakan strategis partainya terkait pengisian kursi wakil presiden (wapres) berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sikap tersebut disampaikan di tengah munculnya sejumlah nama yang masuk bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Hasto mengatakan, PDIP tetap berpegang pada prinsip konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum dalam menyikapi dinamika pengisian jabatan RI-2 tersebut.

Baca Juga

NasDem Tak Ajukan Nama Pengganti Gibran, Serahkan Sepenuhnya kepada Prabowo

"Kebijakan strategis PDI Perjuangan terhadap pengisian wapres berada di tangan Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri. Partai taat pada konstitusi, demokrasi, dan membangun supremasi hukum,” ujarnya dikutip Sabtu (14/11/2026)

Pernyataan Hasto menegaskan bahwa keputusan strategis PDIP sebagai partai berada di bawah kewenangan Megawati.

Baca Juga

Mardani PKS Sarankan Presiden Cari Wapres yang Jago Ekonomi, Singgung Sosok Boediono

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut pengajuan calon wakil presiden pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bambang, Presiden harus mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih. 

Baca Juga

Gibran Mundur dari Wapres, Siapa Penggantinya?

“Wah, lah itu tanya Pak Presiden itu. Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di Presiden,” kata Bambang Pacul, Jumat (13/11/2026).

Bambang juga memastikan belum ada pembahasan khusus di internal PDIP maupun fraksi mengenai kemungkinan Puan Maharani menjadi pengganti Gibran.

Baca Juga

PKB Tak Usulkan Calon Wapres Pengganti Gibran: Berpikir Saja Tidak

“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” ujarnya.

Di tengah dinamika tersebut, nama Puan Maharani dan Pramono Anung turut mencuat sebagai salah satu figur potensial.

Baca Juga

Gibran Mundur, AHY: Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres ke Prabowo

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons santai dengan tertawa saat dikonfirmasi mengenai isu namanya yang masuk ke dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia bahkan menyebut ada delapan figur dari lingkungan partai politik yang bisa menjadi pertimbangan. Mereka yakni Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan AHY.

"Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada 8 nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani; Ada Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia; Dari Gerindra, ada Ketua Harian, Sufmi Dasco Ahmad; Sekjend, Sugiono; dan Ahmad Muzani," kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).

Doli menilai para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan pemerintahan. Meski begitu, Golkar menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo.

"Karena kami yakin keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo adalah keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia," ucapnya.

Sikap serupa disampaikan Partai NasDem. Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya tidak akan mengajukan nama untuk menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran.

"NasDem tidak mengajukan nama siapa pun, karena menurut ketentuan UUD 45, kandidat diajukan oleh Presiden," ujar Hermawi saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).

Hermawi mengatakan NasDem percaya Prabowo akan menentukan sosok yang paling tepat untuk mendampinginya dalam pemerintahan.

"NasDem percaya sepenuhnya bahwa pilihan presiden adalah pilihan terbaik buat bangsa, beliaulah yang paling tau siapa yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi beliau, yang kompatible dengan beliau," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan Prabowo meminta para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyiapkan usulan nama calon wakil presiden dalam waktu satu minggu. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Meski diminta menyiapkan usulan, Zulhas menegaskan PAN menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo. Dia juga memastikan tidak ada kader PAN yang diajukan sebagai kandidat.

"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil persiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, nggak ada," kata Zulhas.

Editor: Donald Karouw