Hidayat: Jokowi Pernah Tegaskan Eks Napi Korupsi Punya Hak Jadi Caleg

JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi, Hidayat Nur Wahid (HNW), melihat sisi berbeda dari serangan Jokowi secara personal terhadap Prabowo Subianto dalam debat antarkandidat Pilpres 2019, tadi malam. Menurut dia, calon presiden petahana itu telah melakukan blunder ketika mengait-ngaitkan komitmen pemberantasan korupsi dengan keberadaan caleg eks napi koruptor di tubuh suatu partai.

Pasalnya, Jokowi sendiri pernah menegaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi juga punya hak politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg). Pernyataan itu disampaikan Jokowi pada 29 Mei 2018 dalam kapasitas sebagai presiden atau kepala negara.

Baca Juga

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

“Itu pernyataan Pak Jokowi sendiri. Nah kalau sikap dasar beliau demikian, kenapa beliau mengkritik orang lain?” kata Hidayat, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (18/1/2019).

Menurut mantan ketua MPR itu, pertanyaan Jokowi yang menyangkutpautkan komitmen pemberantasan korupsi dengan keberadaan caleg eks napi koruptor di Partai Gerindra juga tak tepat dialamatkan pada Prabowo. Alasannya, Jokowi mengutip data yang salah dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait jumlah caleg mantan napi kasus korupsi yang ditandatangani oleh ketua umum partai.

Baca Juga

Kritik Pertanyaan Jokowi ke Prabowo, AHY: Kok Ditanya Tentang Partai?

“Tapi kadang-kadang Pak Jokowi yang malah menuntut, kan termasuk tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh ketua umum Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya,” ucap Hidayat.

Dia menjelaskan, berkas pencalegan yang ditandatangani oleh ketua umum hanya untuk caleg di tingkat pusat (untuk DPR RI). Jika itu yang dimaksud Jokowi, maka menyebut Partai Gerindra sebagai partai dengan caleg mantan napi korupsi terbanyak yang ditandatangani oleh ketua umum partai adalah salah besar.

“Yang jelas bukan Gerindra. Kedua, kalaupun itu di tingkat DPRD, memang. Tapi yang menandatangani pemberkasan caleg di tingkat DPRD itu bukan ketua umum, tapi ketua partai di tingkat daerah,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Oleh karenanya, Hidayat menilai jika serangan yang dilancarkan Jokowi kepada Prabowo semalam telah salah sasaran. “Jadi, tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya,” ujarnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil