Hilirisasi-Transisi Energi Digenjot jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Kunci Kemakmuran Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun kedua pada Oktober 2026. Dalam periode ini, pemerintah terus mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan kemandirian energi sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta memperkuat perekonomian nasional.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional.

Baca Juga

Hilirisasi Rp180 Triliun di Halmahera Perkuat Ketahanan Energi Indonesia, Ekspor Perdana Baterai EV Dimulai

"Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional," ujar Todotua.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Baca Juga

RI Perdana Ekspor Baterai Kendaraan Listrik, Prabowo: Bukti Nyata Hilirisasi

Todotua menegaskan, hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dampak kebijakan hilirisasi, menurutnya, terlihat di Maluku Utara yang berkembang menjadi salah satu pusat industri pengolahan nasional. Produk ekspor wilayah tersebut semakin beragam, mulai dari feronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), nickel sulfate, hingga kobalt.

Baca Juga

Prabowo Resmikan Ekspor Baterai Kendaraan Listrik dan 11 Proyek Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun

Perkembangan tersebut melanjutkan transformasi industri pengolahan yang sebelumnya berlangsung di Morowali, Sulawesi Tengah.

Todotua mengatakan, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi dan kapasitas produksi. Program tersebut juga harus memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian daerah, termasuk melalui penguatan tenaga kerja lokal, keterlibatan pelaku usaha daerah, dan perlindungan lingkungan hidup.

Baca Juga

Hilirisasi Rp180 Triliun di IWIP Diresmikan Prabowo, 11 Proyek Siap Beroperasi

Dia juga menyoroti pemikiran ekonomi Soemitro Djojohadikusumo mengenai industrialisasi serta penguatan sistem keuangan nasional yang dirintis Margono Djojohadikusumo. Menurutnya, semangat membangun industri nasional dan memperkuat investasi domestik tetap relevan untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Selain industrialisasi, pemerintah menyelaraskan percepatan hilirisasi dengan penguatan ketahanan energi dan transisi menuju energi bersih. Ketersediaan energi yang andal dan kompetitif dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri pengolahan.

Baca Juga

Prabowo Terbang ke Halmahera Tengah, Luncurkan Program Hilirisasi Rp180 Triliun

Salah satu agenda yang didorong pemerintah adalah program biodiesel B50 yang diluncurkan Prabowo pada Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memanfaatkan sumber daya domestik untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga terus mendorong masuknya investasi global maupun domestik untuk mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT), seperti tenaga surya, hidro, dan panas bumi. Selain itu, potensi mineral kritis yang dibutuhkan untuk mendukung teknologi hijau turut dioptimalkan.

Todotua menegaskan, kepastian hukum, kemudahan regulasi, pembangunan infrastruktur, serta sinergi dengan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menarik investasi di sektor EBT.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Memasuki usia ke-75 tahun Prabowo dan tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berkomitmen menjadikan hilirisasi dan transisi energi sebagai penggerak pembangunan nasional.

“Transisi energi tidak seharusnya menjadi beban pembangunan. Sebaliknya, transisi energi harus menjadi jendela menuju ketahanan energi, peningkatan daya saing industri, dan kemakmuran nasional,” pungkas Todotua.

Editor: Rizky Agustian