Hindari PHK, Luhut Minta Menaker Terbitkan Aturan Dirumahkan dan WFH

JAKARTA, iNews.id - Koordinator PPKM Darurat yang juga Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinvest) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah untuk menerbitkan aturan soal definisi bekerja dari rumah atau work from home. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi.

“Koordinator PPKM darurat juga telah meminta menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai WFH,” katanya dalam konferensi persnya, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga

Politisi India Ini Serukan Pemuda Hindu Bawa 10 Gadis Muslim dan Nikahi Mereka

Dedy mengatakan dalam aturan tersebut juga akan diatur terkait definisi dirumahkan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

“Termasuk didalamnya terkait dengan definisi dirumahkan yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan,” ujarnya.

Baca Juga

Ini Cara Dapatkan Obat Gratis untuk Pasien Covid-19 yang Sedang Isoman

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menghindari PHK. Seperti diketahui adanya PPKM Darurat ini berpotensi membuat banyak pekerja dirumahkan.

“Untuk itu saat ini Pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan,” tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq