Hotel untuk Kampung Haji RI Belum Bisa Digunakan Tahun Ini, Begini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hotel yang untuk aset kampung haji RI di Makkah, Arab Saudi belum bisa digunakan pada penyelenggaran ibadah haji tahun ini. Pasalnya, proses pembelian diperkirakan baru rampung pada April 2026 mendatang.

"Tahun ini belum kita bisa kita gunakan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Danantara 2026 kita belum bisa menggunakan, karena Novotel itu yang baru dibeli itu baru selesai proses pembeliannya sekitar bulan April," ujar Dahnil saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (11/1/2026).

5 Konsekuensi bagi Eropa jika AS Kuasai Greenland, dari NATO Bubar hingga Kemenangan Putin

Dahnil menambahkan, pembangunan kampung haji di Arab Saudi belum dimulai. Dia menyebut, progres pembangunan masih dalam tahap proses bidding atau penawaran.

"Belum (dibangun), baru mulai, baru bidding. Untuk yang tower tanah itu baru bidding," tuturnya.

Gus Irfan Pastikan Kampung Haji di Makkah Belum Beroperasi Tahun Ini

Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa proses pembangunan kampung haji memerlukan waktu.

"Nah kalau untuk Kampung Haji secara keseluruhan pasti butuh waktu, karena proses pembangunan dan sebagainya," tuturnya.

RI Menang Lelang Lahan Kampung Haji, Lokasinya 500 Meter dari Masjidil Haram

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan, Indonesia telah memenangkan proses bidding atau penawaran untuk memiliki aset berupa hotel di Makkah, Arab Saudi.

“Jadi, Bapak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi) melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Makkah,” ucap Prasetyo di sela-sela Taklimat Awal Tahun yang digelar di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2025).

Dia menambahkan, keberhasilan itu tidak terlepas dari peran diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo mengungkapkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi melakukan perubahan aturan khusus agar sebuah negara dapat memiliki aset properti di wilayahnya.

“Ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama