HUT TNI, Indonesia Bisa Jadi Global Player Perdamaian Dunia 2019-2020

JAKARTA, iNews.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini sudah berumur 73 tahun. Di HUT TNI ini masih ada catatan yang bisa menjadi masukan militer.

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP Partai Perindo Susaningtyas Kertopati berpesan, pada tahun politik sekarang ini, netralitas TNI-Polri merupakan hal yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan berbagai konsekuensinya.

Buru Kapal Selam Rusia, Jerman Siagakan Pesawat Penjaga Poseidon Baru

“Perebutan kekuasaan akan memunculkan ruang perdebatan yang menjurus pada perang urat saraf. Sedikit kepleset saja bisa jadi tragedi permusuhan. Hal ini harus diantisiapasi jauh hari, pihak yang dapat mencegah dan menanggulangi ini adalah TNI Polri,” kata Susaningtyas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/10/2018).

Menurut dia, TNI harus menjaga tertatanya sistem keamanan dengan baik mulai dari integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga composability sistem informasi. Hal itu, kata dia, agar informasi perkembangan kondisi keamanan di Indonesia yang diperoleh dapat terintegrasi dan diterima dengan cepat serta tepat oleh prajurit. Khususnya bagi prajurit di lapangan sehingga taidak ada kesalahpahaman.

Di usianya yang ke-73, TNI tetap harus melakukan pembenahan diri. Pembenahan menurut mantan anggota Komisi I DPR itu harus diutamakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit TNI menjadi scholar warrior.

Menurut dia, kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah.

“Pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman nirmiliter. Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional,” ujar dia.

Pengamat Militer ini melanjutkan, di kancah internasional, selain hard power dan soft power, Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan smart power.

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia yang juga leader di negara ASEAN dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk menangani global security.

“Smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi global player yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia,” tutur dia.

Politikus yang akrab dipanggil Nuning itu menuturkan, smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti perwira tinggi TNI AL bintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander).

“Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” tutur Nuning.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto